Pasuruan, Kabarpas.com – Pemerintah Kabupaten Pasuruan membidik lonjakan pendapatan asli daerah (PAD) pada 2027. Dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), PAD diproyeksikan mencapai Rp 1,761 triliun. Target itu menjadi salah satu penopang arah pembangunan yang difokuskan pada penguatan pertumbuhan ekonomi dan investasi.
Wakil Bupati Pasuruan HM Shobih Asrori mengatakan, tema pembangunan 2027 adalah Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi dengan Dukungan Kolaborasi Vertikal dan Horizontal. Menurut dia, peningkatan kapasitas fiskal daerah menjadi salah satu kunci agar pembangunan tidak terlalu bergantung pada transfer pemerintah pusat.
“Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Pasuruan tahun 2027 difokuskan pada penguatan pertumbuhan ekonomi dan investasi dengan dukungan kolaborasi vertikal maupun horizontal,” ujarnya dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Pasuruan, Senin (21/7).
PAD sebesar Rp 1,761 triliun itu ditopang terutama dari penerimaan pajak daerah yang ditargetkan mencapai Rp 1,135 triliun. Sementara retribusi daerah diproyeksikan menyumbang Rp 613,17 miliar. Sisanya berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 5,25 miliar dan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 8 miliar.
Di sisi lain, pendapatan transfer dari pemerintah pusat masih menjadi penyumbang terbesar kedua dengan target Rp 1,627 triliun. Sedangkan transfer antardaerah diproyeksikan mencapai Rp 138,96 miliar. Secara keseluruhan, pendapatan daerah pada 2027 ditargetkan sebesar Rp 3,528 triliun.
Untuk mendukung target tersebut, pemerintah menetapkan lima prioritas pembangunan. Yakni pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penanganan bencana, penguatan potensi dan regulasi investasi sektor strategis, peningkatan kualitas infrastruktur wilayah, serta penguatan tata kelola pemerintahan melalui peningkatan kapasitas fiskal, kolaborasi pentahelix, dan digitalisasi data terintegrasi.
Sementara itu, total belanja daerah dirancang mencapai Rp 4,075 triliun. Belanja operasi masih mendominasi dengan alokasi Rp 2,515 triliun, disusul belanja modal sebesar Rp 871 miliar, belanja transfer Rp 653,47 miliar, dan belanja tidak terduga Rp 35 miliar.
Karena belanja lebih besar daripada pendapatan, APBD 2027 diproyeksikan mengalami defisit sebesar Rp 546,85 miliar. Pemerintah berencana menutup defisit tersebut melalui pembiayaan netto yang bersumber dari SiLPA 2026 sebesar Rp 187,35 miliar dan rencana pinjaman daerah sebesar Rp 363 miliar. (dis/ian).
