Trenggalek, kabarpas.com – DPRD Kabupaten Trenggalek melalui Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) menuntaskan pembahasan LKPj Bupati Tahun Anggaran (TA) 2022 di Aula DRPD setempat, Kamis (27/4/2023) siang.
Ketua Pansus LKPj, Sukarodin mengatakan, pada rapat kali ini merupakan pembahasan terakhir Pansus LPKj kaitannya dengan pengelolaan keuangan daerah di tahun 2022.
“Kita agak menyayangkan kaitannya dengan Silpa sebesar Rp 284 milyar atau 11, 6 persen dari APBD Trenggalek.Ini merupakan Silpa tertinggi sejak tahun 2019,” ucapnya.
Sukarodin menuturkan, padahal semua sudah tahu di tahun 2022 kita ada pinjaman PEN. “Sudah kita pinjam, Silpa nya setinggi itu.Ini sangat memprihatinkan dan tidak boleh terulang kembali di tahun APBD berikutnya,” imbuhnya.
Politisi PKB ini juga menyebut terkait Dana Insentif Daerah (DID), pada tahun 2019 Kabupaten Trenggalek mendapatkan Rp 31 milyar, kemudian tahun 2021 mendapatkan Rp 29 milyar.”Di tahun 2022 kita hanya mendapat Rp 19 milyar.Ada penurunan Rp 10 milyar DID kita,” tandasnya.
Politisi senior ini menyampaikan, sebenarnya pada tahun 2021pihaknya sudah merekomendasikan untuk membentuk tim untuk menyukseskan DID Kabupaten Trenggalek yang ada di pusat.Namun, nyatannya justru turun.
“Ini tidak boleh terjadi seperti itu.DID turun memang iya.Tapi nyatanya daerah – daerah lain malah meningkat.Ini artinya, kompetisi harus dibangun kembali, ” tukasnya.
Selanjutnya, dia menjelaskan, terkait piutang yang tercatat di neraca tahun 2021 dan tahun 2022 ternyata masih banyak kemacetan.
“Menurut kami, dari pada setiap tahun mencatat terus, namun faktanya tidak bisa masuk maka perlu dievaluasi,” ungkapnya.
Dia menyarankan agar tidak menjadi catatan terus harus dicarikan jalan keluarnya.Kalau memungkinkan dihapus ya diadakan penghapusan.
Ketika disinggung terkait perbandingan catatan antara LKPj tahun 2021 dan tahun 2022, dia menegaskan jika ada beberapa catatan di tahun 2021terulang kembali kita catat.Karena, tindaklanjut dari rekomendasi tahun 2021 belum sukses.
“Kami harus jujur masih ada yang lebih baik dari tahun 2021 yakni, penekanan angka kemiskinan meskipun angkanya belum tercapai sesuai dengan RPJMD, namun tipis sekali.Jika dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Timur, Trenggalek cukup bagus.Walaupun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) naik,” tutupnya (ags/ian).
