Reporter : Amelia Putri
Editor : Anis Natasya
Probolinggo, Kabarpas.com – Untuk kelima kalinya secara berturut-turut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Penjabat (Pj) Bupati Probolinggo R. Tjahjo Widodo dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Musayyib Nahrawi menerima secara langsung dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2017 dari (Plt) Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur Ayub Amali disaksikan anggota V BPK RI Jakarta Isma Yatun, Jum’at (25/5/2018) di Kantor BPK Perwakilan Jawa Timur di Sidoarjo.
Berdasarkan data yang berhasil dihimpun oleh Tim Kabarpas.com menyebutkan bahwa dalam dokumen RPJMD tahun 2013-2018, disebutkan bahwa salah satu tujuan pembangunan daerah adalah meningkatnya penyelenggaraan kepemerintahan yang baik dan bersih.
Tujuan ini dijabarkan menjadi sasaran meningkatnya transparansi dan akuntabilitas publik dengan tiga indikator kinerja. Pertama, opini BPK terhadap laporan keuangan daerah, kedua, nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan ketiga nilai laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Pj Bupati Probolinggo R. Tjahjo Widodo mengungkapkan rasa syukur dan kekagumannya terhadap kinerja dan soliditas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Probolinggo.
“Alhamdulillah, inilah soliditas yang membuahkan kinerja terbaik. Apa yang telah tertuang dalam RPJMD, kita semua diberikan izin oleh Allah SWT untuk mewujudkannya” ungkapnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Soeparwiyono juga menyampaikan terima kasih atas komitmen dan dukungan semua pihak dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah, mulai perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pemeriksaannya sehingga meraih WTP dari BPK untuk yang kelima kalinya ini.
Sementara Wakil Ketua DPRD H. Musayyib Nahrawi mengungkapkan, WTP berturut-turut ini menggambarkan kinerja legislatif dan ekskutif telah amanah dan profesional, berlangsung sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.
Pada tahap pertama ini, BPK Perwakilan Jawa Timur baru menyerahkan LHP untuk 20 Kabupaten/Kota termasuk diantaranya Kabupaten Probolinggo dan Pasuruan, sementara sisanya akan diserahkan pada tahap kedua beberapa hari mendatang.
Dalam sambutannya, anggota V BPK RI Isma Yatun mengharapkan hasil pemeriksaan BPK ini dapat memberikan manfaat bagi upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Daerah. (mel/nis)
