Pasuruan, Kabarpas.com — Rencana Pemkab Pasuruan menarik pinjaman Rp 250 miliar untuk membangun RSUD Purwodadi memasuki tahap akhir pembahasan. Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Pasuruan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menggelar rapat finalisasi. Salah satu agenda utamanya memaparkan desain pembangunan rumah sakit yang akan dibiayai melalui skema pinjaman tersebut.
Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Samsul Hidayat menyebut, hasil pembahasan akan segera dibawa ke rapat paripurna jika seluruh poin telah disepakati. Forum itu menjadi tahapan untuk meminta persetujuan seluruh anggota dewan sebelum skema pinjaman masuk dalam struktur APBD.
“Hasil kesepakatan ini akan segera kita bawa ke rapat paripurna untuk dimintakan persetujuan seluruh anggota dewan,” ujarnya.
Dana Rp 250 miliar akan dialokasikan untuk pekerjaan konstruksi gedung serta pengadaan dan pemasangan berbagai fasilitas penunjang rumah sakit. Sementara beban fiskal Pemkab Pasuruan tidak berhenti pada pokok pinjaman. Pemerintah daerah juga harus menanggung bunga pinjaman. Sehingga total kewajiban pengembalian mencapai Rp 342,46 miliar.
Sumber pengembalian pinjaman diproyeksikan berasal dari sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) dua rumah sakit daerah, yakni RSUD Bangil dan RSUD Grati. RSUD Purwodadi diperkirakan baru ikut menyumbang penerimaan untuk pembayaran pinjaman pada 2033, setelah rumah sakit tersebut beroperasi penuh.
“RSUD Purwodadi diproyeksikan bisa ikut berkontribusi dalam pengembalian pada 2033 setelah beroperasi,” jelas Samsul.
Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan Yudha Triwidya Sasongko menyatakan seluruh proyeksi penggunaan dana dan skema pengembalian telah dipaparkan kepada legislatif. Penjelasan itu mencakup rencana penarikan pinjaman hingga sumber pendapatan yang akan digunakan untuk membayar kewajiban.
“Kita menyampaikan dan menjelaskan terkait proyeksi rencana pinjaman, rencana pengembalian seperti apa, serta potensi pengembaliannya dari mana. Itu saja,” ujarnya.
Yudha menyebut komunikasi dengan sejumlah kementerian telah dilakukan secara paralel. Koordinasi melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Kementerian Keuangan, serta PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebagai calon kreditur.
Menurut dia, pembahasan mengenai sumber pengembalian dan tata kelola pinjaman telah berjalan. Meski demikian, Pemkab masih menunggu persetujuan tertulis dari tiga kementerian sebelum skema pinjaman tersebut dapat dituntaskan.
”Pada prinsipnya, lintas kementerian sudah pernah duduk bersama terkait ini. Tinggal secara administratif. Kita menunggu persetujuan dari tiga menteri tadi,” pungkas Yudha. (dis/ian).
