Pasuruan, kabarpas.com – Puluhan masyarakat, didampingi sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Masyarakat (Ormas), menggelar aksi damai di depan Kantor Wali Kota Pasuruan pada hari Rabu (05/11/2025). Aksi ini dilakukan untuk mempertanyakan dan menuntut kejelasan terkait kelanjutan proyek pembangunan Jalur Lingkar Utara (JLU) Kota Pasuruan.
Massa aksi membawa berbagai atribut dan spanduk, menyatakan dukungan penuh terhadap program JLU agar segera terealisasi sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Namun, mereka juga melontarkan kritik keras, menilai bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan tidak serius dalam pelaksanaan program ini.
Ketidakseriusan tersebut, menurut mereka, terlihat dari fakta bahwa penetapan lokasi (Penlok) dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang sudah terbit sejak tahun 2018 hingga saat ini belum terealisasi.
Ketua LSM M_Bara, Saiful Arif, dalam orasinya mendesak Pemkot Pasuruan untuk berkomitmen menuntaskan proyek strategis JLU sebelum masa pemerintahan Wali Kota Adi Wibowo berakhir.
”Kami berharap pemerintah kota Pasuruan memberikan penjelasan terbuka kepada publik terkait rencana anggaran pembangunan JLU yang disebut mencapai Rp 1 triliun,” papar Saiful Arif.
Lebih lanjut, Saiful juga menyampaikan kekhawatiran terkait aspek perencanaan dan pembiayaan proyek. “Dengan memperhatikan kapasitas keuangan daerah, kondisi ekonomi nasional yang tidak stabil, tingkat suku bunga, dan ketidakjelasan target penyelesaian, maka proyek JLU kami nilai tidak rasional secara perencanaan dan pembiayaan,” tegasnya.
Menanggapi orasi damai tersebut, Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo, menemui langsung puluhan massa aksi. Ia menyatakan prinsipnya ingin “duduk bareng” bersama masyarakat dan perwakilan lembaga agar dapat mengupas tuntas proses JLU dari awal hingga akhir.
”Pemerintah bekerja atas dasar regulasi untuk keberlanjutan. Tidak mungkin untuk melompat-lompat dan sebagainya, sehingga sistem yang kita bangun itu adalah berkelanjutan dari bagaimana kebijakan-kebijakan sebelumnya mampu kita kawal dengan baik,” jelas Wali Kota.
Ia mengakui tingginya kebutuhan anggaran untuk proyek JLU. “Kalo kita hitung kebutuhan itu hingga proses pembangunan nilainya cukup tinggi, bahkan APBD kota tidak cukup sehingga kita cari formula bagaimana tujuan JLU dengan kemampuan fiskal kita lakukan dengan cara bertahap,” tutupnya. (emn/ian).
