Jember, Kabarpas.com – Langkah Bupati Jember Muhammad Fawait mengerahkan puluhan ribu ASN untuk melakukan verifikasi dan validasi (verval) data warga miskin sempat menuai cibiran. Sebagian publik mempertanyakan pelibatan ASN lintas sektor, terutama guru, yang dianggap bekerja di luar tugas pokok dan fungsinya.
Namun gerakan yang semula dipandang kontroversial itu kini justru mendapat pujian langsung dari Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin).
Tak tanggung-tanggung, BP Taskin bahkan menyebut langkah Pemkab Jember sebagai praktik baik nasional yang layak ditiru daerah lain.
Apresiasi itu disampaikan Wakil Kepala BP Taskin Iwan Sumule dalam Sosialisasi Rencana Induk dan Inovasi Daerah dalam Percepatan Pengentasan Kemiskinan di Jakarta, Kamis (21/5/2025).
Forum tersebut dihadiri sejumlah kementerian dan lembaga nasional, mulai Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Kementerian PAN RB, Badan Pusat Statistik (BPS), hingga perwakilan 14 pemerintah daerah di Indonesia.
Di forum itu, Jember menjadi salah satu daerah yang secara khusus disorot karena dinilai berhasil melakukan inovasi percepatan pengentasan kemiskinan berbasis pembaruan data lapangan.
“Pengalaman Kabupaten Jember dapat menjadi referensi strategis bagi percepatan pengentasan kemiskinan yang lebih terpadu dan berdampak,” kata Iwan.
Menurut dia, pembenahan data menjadi salah satu titik krusial dalam pengentasan kemiskinan nasional. Pemerintah pusat menargetkan angka kemiskinan turun menjadi 4,5–5 persen pada 2029 dan kemiskinan ekstrem nol persen pada 2026.
Karena itu, penguatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), ketepatan sasaran bantuan, dan koordinasi pusat-daerah menjadi hal yang mutlak.
“Percepatan pengentasan kemiskinan harus didukung penguatan kualitas data dan koordinasi yang efektif seperti yang dilakukan Kabupaten Jember,” ujarnya.
Gerakan verval di Jember memang tak berjalan mulus sejak awal.
Saat Pemkab Jember memutuskan melibatkan sekitar 22 ribu ASN untuk turun langsung mendata warga miskin Desil 1, kritik bermunculan. ASN guru menjadi kelompok yang paling banyak disorot karena dianggap dipaksa menjalankan pekerjaan yang seharusnya menjadi tugas BPS atau Dinas Sosial.
Di media sosial, kebijakan itu bahkan sempat disebut tidak tepat sasaran dan membebani tenaga pendidik.
Namun Fawait tetap melanjutkan program tersebut. Menurutnya, pengentasan kemiskinan tidak bisa dilakukan tanpa data yang benar-benar valid.
“Kalau dulu mungkin bingung karena banyak data, sekarang DTSEN menjadi acuan utama pemerintah daerah,” kata Fawait.
Ia menyebut Jember masih menghadapi persoalan kemiskinan yang serius. Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan Jember turun dari 9,01 persen menjadi 8,67 persen pada 2025. Namun secara absolut, jumlah penduduk miskin masih menjadi yang terbesar kedua di Jawa Timur, mencapai 216,76 ribu jiwa.
Karena keterbatasan fiskal daerah, Pemkab Jember memilih memfokuskan intervensi pada kelompok Desil 1 atau kelompok masyarakat paling miskin.
“Kami harus mempertajam data. Mana yang bisa ditangani kabupaten dan mana yang harus dibantu pemerintah pusat,” ujar Fawait.
Sebelum diterjunkan, ribuan ASN mendapat pembekalan bersama BPS dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial agar proses verval tetap sesuai standar nasional.
Verifikasi dilakukan selama satu bulan, mulai 17 April hingga 17 Mei 2025. ASN mendatangi langsung rumah warga sasaran, melakukan pengecekan kondisi riil, sekaligus mengunggah dokumentasi lapangan sebagai bukti verval.
Pemkab Jember juga menyiapkan aplikasi pelaporan agar ASN bisa langsung melaporkan temuan data yang janggal.
Hasilnya cukup mengejutkan.
Dari sekitar 260.087 jiwa dalam kategori Desil 1, terdapat sekitar 97.060 data sasaran prioritas. Sebanyak 96.126 KK berhasil diverifikasi atau mencapai 98 persen target.
Dalam proses tersebut ditemukan 16.766 warga yang tercatat masih hidup padahal sudah meninggal dunia. Selain itu, ada 10.703 kepala keluarga yang ternyata sudah pindah keluar Jember tetapi masih masuk dalam data penerima bantuan.
Temuan itulah yang kini dianggap BP Taskin sebagai bukti penting bahwa pembaruan data lapangan tidak bisa hanya mengandalkan administrasi di atas meja.
Bagi Pemkab Jember, pujian dari BP Taskin menjadi jawaban atas kritik yang sebelumnya muncul. Gerakan yang sempat dicibir karena melibatkan guru dan ribuan ASN itu kini justru disebut sebagai model percepatan pengentasan kemiskinan berbasis data yang atraktif dan efektif. (dan/ian).
