Jember, Kabarpas.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Jember kembali menjadi sorotan setelah belasan murid taman kanak-kanak diduga mengalami keracunan makanan pada Kamis siang. Peristiwa ini memunculkan pertanyaan serius tentang pengawasan dapur penyedia makanan hingga kualitas distribusi program prioritas nasional tersebut.
Hingga Rabu malam, sedikitnya 18 anak dilaporkan mengalami gejala keracunan usai mengonsumsi makanan MBG. Sebagian besar menjalani rawat jalan, sementara beberapa lainnya harus mendapatkan penanganan medis lebih lanjut di fasilitas kesehatan.
Data yang disampaikan Satgas MBG Kabupaten Jember menunjukkan empat anak dirawat inap di Rumah Sakit Universitas dr. Soebandi (RSUK), satu anak dirawat di Puskesmas Kaliwates, dan satu lainnya di Puskesmas Jember Kidul.
Makanan yang dikonsumsi para siswa diketahui berasal dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Mitra Kaliwates 7 yang berada di Jalan Teratai, Kecamatan Kaliwates.
Kasus ini langsung memicu respons keras dari Satuan Tugas MBG Kabupaten Jember. Ketua Satgas MBG yang juga PJ Sekretaris Daerah Jember, Achmad Imam Fauzi menyatakan pihaknya akan merekomendasikan penutupan operasional dapur penyedia makanan tersebut kepada Badan Gizi Nasional (BGN).
Fauzi menjelaskan, keputusan final terkait penghentian operasional SPPG berada di tangan BGN sebagai otoritas program MBG di tingkat pusat.
“Satgas akan tegas meminta penutupan SPPG tersebut kepada BGN,” ucap Fauzi menegaskan.
Langkah tegas itu bukan tanpa alasan. Menurut Fauzi, dapur penyedia MBG tersebut sebelumnya telah beberapa kali mendapat sorotan dan keluhan masyarakat melalui kanal pengaduan “Wadul Guse”.
“SPPG ini sering diingatkan karena sering masuk ke kanal Wadul Guse terkait keluhan masyarakat,” ujarnya.
Kasus dugaan keracunan ini menjadi pukulan tersendiri bagi pelaksanaan program MBG di Jember. Sebab sebelumnya, pemerintah daerah bersama Satgas MBG berulang kali menegaskan pentingnya standar higienitas, kualitas bahan baku, hingga pengawasan distribusi makanan.
Dalam sejumlah forum koordinasi sebelumnya, pemerintah daerah bahkan telah mengingatkan bahwa dapur MBG yang tidak memenuhi standar operasional prosedur (SOP) dapat direkomendasikan untuk dihentikan operasionalnya.
Kini, setelah kasus dugaan keracunan muncul, Satgas MBG menyatakan akan melakukan evaluasi lebih luas terhadap dapur-dapur penyedia makanan lainnya di tingkat kecamatan.
“Satgas lewat jaringan institusi di dalamnya akan proaktif turun mengecek kondisi dapur di kecamatan,” tutur Fauzi.
Pemerintah Kabupaten Jember juga menyampaikan penyesalan atas kejadian tersebut. Bupati Muhammad Fawait disebut telah meminta maaf kepada para korban dan orang tua siswa.
“Bupati menyesalkan kejadian tersebut dan memohon maaf kepada korban serta orang tua korban,” lanjut Fauzi.
Peristiwa ini menambah daftar tantangan dalam pelaksanaan program MBG yang belakangan terus diperluas di berbagai daerah. Di satu sisi, program tersebut digadang-gadang sebagai langkah strategis meningkatkan kualitas gizi anak dan menggerakkan ekonomi lokal. Namun di sisi lain, pengawasan terhadap kualitas makanan dan kesiapan dapur penyedia menjadi titik rawan yang kerap disorot.
Di Jember sendiri, program MBG sebelumnya dipromosikan sebagai ekosistem ekonomi baru yang melibatkan pelaku usaha lokal, mulai dari pemasok beras, telur, sayur hingga jasa pengolahan makanan. Pemerintah daerah bahkan aktif mendorong pembentukan SPPG di berbagai kecamatan.
Namun kasus dugaan keracunan ini menunjukkan bahwa percepatan program tanpa pengawasan ketat berpotensi menimbulkan risiko serius, terutama karena menyangkut kesehatan anak-anak usia dini. (dan/ian).
