Pasuruan, Kabarpas.com – Di tengah usahha memulihkan dampak pandemi Covid-19, saat ini pemerintah juga berusaha untuk menurunkan angka prevalensi kondisi balita yang gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis pada 1000 hari pertama kehidupannya atau yang biasa disebut stunting. Percepatan penurunan stunting yang juga termassuk dalam program prioritas nasional ini prevalensinya ditargetkan akan turun menjadi 14% pada Tahun 2024.
Dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Pencegahan Stunting yang turut dihadiri oleh Wali Kota Pasuruan, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) didamping Perangkat Daerah terkait di Media Command Centre (MCC) Kota Pasuruan ini, Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin sekaligus Ketua Pengarah Percepatan Penurunan Stunting menugaskan kepada seluruh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dan Lembaga terkait terutama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) agar melakukan kerja kolaboratif (collaborative working) dalam menurunkan konvergensi stunting.
Tujuannya memastikan konvergensi antarprogram dapat terealisasi dari tingkat pusat hingga ke tingkat desa, bahkan hingga ke tingkat rumah tangga sehingga target tersebut bisa berjalan dengan baik. “InsyaAllah sasaran 14 persen pada akhir tahun 2024 akan tercapai,” ujar Wapres saat membuka rakor.
Mengingat bahwa dari 360 Kabupaten/Kota yang menjadi lokasi prioritas pelaksanaan Program Percepatan Penurunan Stunting, pemerintah telah menetapkan 154 Kabupaten/Kota sebagai lokasi prioritas baru.
Wapres meminta agar segera dilakukan penyusunan Rencana Aksi Nasional dengan berdasarkn lima pilar utama, diantaranya Komitmen Politik dan Kepemimpinan Nasional dan Daerah dan Kampanye Nasional dan Komunikasi Perubahan Perilaku, serta Konvergensi Program Pusat, Daerah dan Masyarakat, Ketahanan Pangan dan Gizi serta Monitoring dan Evaluasi.
“Rencana Aksi Nasional harus disusun dan disepakati bersama antarkementerian dan lembaga, didiskusikan bersama pakar dan pemangku kepentingan lainnya, serta disosialisasikan kepada para pihak, baik di tingkat pusat maupun daerah, ” pungkas Wapres dalam rakor yang dihadiri oleh jajaran Kementerian Indonesia Maju, para Kepala Badan dan Lembaga Pemerintah, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota se-Indonesia. (ajo/gus).
