Pasuruan, Kabarpas.com – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Pasuruan Raya (BEMPAS) menggelar Dialog Publik bertajuk “Bedah Kebijakan: Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran” pada Minggu (9/11/2025) di Pendopo Kota Pasuruan. Forum ini menjadi arena kritis bagi mahasiswa untuk menilai implementasi kebijakan nasional dan “menjahit benang yang putus” antara program pusat dengan kebutuhan riil di daerah.
Koordinator Aliansi BEM Pasuruan Raya, M. Ubaidillah Abdi (Ubai), menegaskan bahwa fokus utama acara adalah “Menjahit Kebijakan Nasional dengan Kebutuhan Lokal.” Ia menyoroti adanya kesenjangan, di mana perhatian nasional terfokus pada proyek strategis bernilai triliunan, sementara masalah mendesak di Pasuruan seperti pungutan liar di dunia pendidikan masih luput dari perhatian.
Ketua Pelaksana, Muhammad Qommaruddin, menyatakan kegiatan ini sebagai ruang refleksi dan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa untuk menjalankan fungsi kontrol sosial secara independen dan objektif.
Dialog ini menghadirkan beragam narasumber, antara lain Gus H. M. Nailurrochman (Ketua PCNU Kota Pasuruan), Dr. Moch. Mubarok (Pengamat Politik Unesa), Dr. Mochammad Taufiq (Rektor Uniwara), dan H.M. Rohani Siswanto (Perwakilan Partai Gerindra).
Dalam diskusi, akademisi dan pengamat politik, Dr. Moch. Mubarok, mengaitkan penyebab keseragaman kebijakan nasional yang abai terhadap ciri khas daerah dengan pelaksanaan Pemilu Serentak.
Sementara itu, H.M. Rohani Siswanto dari Gerindra meyakinkan bahwa visi Prabowo konsisten sejak 16 tahun lalu, bertujuan menyejahterakan rakyat seperti tertuang dalam buku Paradoks Indonesia. Ia menyebut program unggulan seperti Sekolah Rakyat, MBG (Makan Bergizi Gratis), Koperasi Merah Putih, hingga janji 19 juta lapangan pekerjaan.
Namun, isu kritik fiskal mencuat dari peserta. Mereka khawatir janji-janji populis Prabowo berpotensi membebani ketahanan fiskal negara, yang mungkin berujung pada utang luar negeri, efisiensi anggaran, atau pemotongan dana daerah.
Di sisi lain, Dr. Mochammad Taufiq mengusulkan agar Pasuruan dapat diarahkan menjadi kota olahraga, mengadaptasi inspirasi dari Tiongkok yang mengembangkan ciri khas industri di setiap kota.
Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo, menyambut baik forum kritis ini. Ia memaparkan bahwa pemerintah saat ini bergeser fokus dari pembangunan fisik ke investasi Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Wali Kota mengkonfirmasi penerapan program nasional di Pasuruan, termasuk Makan Siang Bergizi (dengan 7 dari 23 target dapur umum beroperasi) dan Sekolah Rakyat untuk masyarakat miskin ekstrem.
Menariknya, Wali Kota Adi Wibowo memberikan tantangan balik kepada mahasiswa. Ia mengajak mahasiswa menjadi “gerakan intelektual praksis” dan tidak hanya menjadi “menara gading”.
”Apakah mahasiswa sudah fokus pada isu-isu lokal Pasuruan yang mendesak, seperti tingginya angka penyalahgunaan narkoba dan HIV/AIDS di kota santri ini?” tanya Wali Kota.
Di penghujung acara, Gus H. M. Nailurrochman berpesan kepada mahasiswa agar memegang teguh empat prinsip utama dalam mengkritisi kebijakan: Tasamuh (toleransi), Tawasut (berada di tengah-tengah), Tawazun (seimbang), dan Ta’adul (berkeadilan). (abe/ian).
