Reporter : Ali Mahfudz
Editor : Anis Natasya
Probolinggo, Kabarpas.com – Wali Kota Probolinggo Rukmini membuka sosialisasi dan penyerahan SPPT ((Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) tahun 2018 yang digelar Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Probolinggo di Puri Manggala Bhakti, Jum’at (19/1/2018).
Dalam kesempatan tersebut Rukmini meminta agar para petugas pemungut pajak untuk serius menjalankan tugasnya. Demi memaksimalkan perolehan PBB masyarakat uga dihimbau untuk taat terhadap kewajibannya.
“Sampai saat ini PBB masih menjadi salah satu sektor utama PAD (Pendapatan Asli Daerah) bagi Pemerintah Kota Probolinggo. Kalau sudah waktunya membayar ya monggo dibayar,” ajak Rukmini.
Hanya niat baik masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu jelas Rukmini kadang-kadang tidak didukung oleh petugas pemungut PBB. Karena ada beberapa petugas pemungut PBB yang tidak jujur.
“Ada warga yang sudah bayar, katanya belum bayar. Uangnya dipinjam dulu sama pemungutnya. Lama-lama petugasnya lupa kalau warga itu sudah bayar. Mungkin itu yang dimaksud kebocoran dalam laporan Inspektorat kepada saya. Saya harap petugas ini jujur. Jangan lagi seperti itu, malu kita ini sama warga,” ujar Rukmini.
Sementara Kepala BPPKAD Kota Probolinggo Imanto mengungkapkan jika realisasi PAD dari sektor PBB di Kota Probolinggo tidak mencapai target. “Target kami tahun 2017 itu Rp 6,7 miliar, tetapi realisasinya hanya 97,62 persen. Padahal tiga tahun berturut-turut kita selalu 100 persen,” kata Imanto. (fuz/nis)
