Pasuruan, Kabarpas.com – Wakil Wali (Wawali) Kota Pasuruan, Adi Wibowo (Mas Adi) didampingi Pj. Sekretaris Daerah Kota Pasuruan, Anom Surahno dan Inspektur Kota Pasuruan serta perwakilan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah (Wasin) di Media Command Centre Kota Pasiruan. Kamis, (27/5/2021).
Acara yang digelar secara virtual ini turut dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi). Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur dan Bupati/Wali Kota Se Indonesia.
Dalam arahannya, Jokowi menyampaikan, beberapa hal tentang Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
“APIP dalam hal ini Inspektorat, BPK dan BPKP memiliki fungsi untuk mencapai tujuan pembangunan,” ucap Jokowi.
Lebih lanjut, mengingat bahwa belanja Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berjalan lambat. Dimana dana PEN baru tercairkan sebesar 24,6 persen dari total pagu anggaran di APBN 2021, maka jokowi mengingatkan, PEN tahun ini yang sebesar Rp 699 triliun harus cepat direalisasikan dan juga tepat sasaran tanpa ada penyalahgunaan dana atau wewenang.
“Saya minta BPKP, dan seluruh aparat pengawas intern Pemerintah melihat betul, mencari penyebab lambatnya realisasi belanja anggaran ini. Ini ada apa? memberikan solusi, menawarkan jalan keluar untuk mengatasi masalah ini, ini tugas dalam mengawal belanja lalu mengawal agar Kementerian/lembaga dan Pemda bisa merealisasikan belanjanya dengan cepat dan akuntabel,” tandas Presiden Jokowi.
Jokowi juga menyampaikan bahwa jika ada penyalahgunaan wewenang terkait anggaran tersebut, maka tidak akan ada toleransi, terlebih korupsi yang dilakukan di masa pandemi seperti saat ini.
“Saya tegaskan tidak ada toleransi terhadap korupsi dan penyalahgunaan uang negara. Semuanya harus di hemat dalam rangka menghadapi pandemi, di saat kami semua sedang bekerja keras untuk mempercepat pemulihan kesehatan dan pemulihan ekonomi,” tutur Jokowi. (ajo/gus).
