Mojokerto, Kabarpas.com – Gus Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa, kembali menorehkan prestasi di tahun pertama masa baktinya. Kali ini figur yang akrab disapa Gus Bupati itu, meraih penghargaan dari Menteri Hukum RI, atas pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Mojokerto.
Penyerahan penghargaan tersebut digelar di Graha Unesa Surabaya, Kamis (11/12/2025) malam, dan dihadiri langsung oleh Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dan Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria.
Melalui sambutannya, Menkum Supratman mengatakan bahwa keberadaan Posbankum di Jawa Timur bertautan dengan budaya dari masyarakat Jatim itu sendiri, yang terbuka, apa adanya, tidak pandang bulu (egaliter), dan selalu mengedepankan kepentingan bersama.
“Hidup, itu harus menyala dan memberi manfaat bagi orang lain, ilosofi inilah yang menjadi nyawa dari Posbankum, Posbankum hadir bukan hanya bangunan atau pos jaga, melainkan sebagai cahaya bagi masyarakat,” ucap Supratman pada acara yang bertajuk Peresmian Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan Dan Pembukaan Pelatihan Pelatihan Peacemaker Dan Paralegal itu.
Posbankum adalah layanan hukum gratis yang dibentuk di tingkat desa/kelurahan untuk memberikan akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu, yang menyediakan konsultasi pendampingan, dan membantu menyelesaikan masalah hukum non-litigasi atau di luar pengadilan.
Mengingat fungsi dari Posbankum itu Gubernur Khofifah Indar Parawansa, berharap agar keberadaan Posbankum di seluruh wilayah kepemimpinannya ini, bisa menjadi salah satu sarana yang menjadikan masyarakat lebih sadar akan hukum, dan selalu mengedepankan jalur kekeluargaan dalam menghadapi sengketa atau permasalahan di ranah desa atau kelurahan.
“Dengan adanya Posbankum, masyarakat kini memiliki ruang untuk bertanya, memahami haknya, menyelesaikan sengketa secara damai, serta mendapatkan pendampingan hukum secara cepat dan tepat,” tegas Gubernur Khofifah.
Posbankum di Provinsi Jawa Timur telah berhasil dibentuk di 8.494 Desa/Kelurahan. Capaian ini menempatkan Jawa Timur sebagai salah satu dari 29 provinsi yang telah mencapai 100 persen pembentukan Posbankum.
Untuk di Kabupaten Mojokerto, total ada 304 Posbankum yang terbagi sejumlah 299 Posbankum Desa dan 5 Posbankum Kelurahan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Beny Winarno, Kepala Bagian (Kabag) Hukum Pemkab Mojokerto, yang hadir mewakili Gus Bupati.
“Di Kabupaten Mojokerto ada 299 desa ditambah dengan 5 kelurahan, alhamdulillah semuanya (Posbankum) sudah terbentuk,” jelas Beny.
Kabag Beny Winarno juga menjelaskan bahwa kedepannya, Pemkab Mojokerto akan mengadakan pelatihan kompetensi kepada Paralegal dan Peacemaker di seluruh wilayah Bumi Majapahit, agar polemik atau masalah yang muncul di ranah desa/kelurahan bisa terselesaikan tanpa harus menempuh jalur hukum perundang-undangan yang berlaku.
“Akan kita adakan pelatihan pada seluruh paralegal agar mempunyai kompetensi tentang apa yang harus dilaksanakan nantinya dalam rangka membantu kepala desa pada saat penyelesaian permasalahan maupun pada saat mediasi,” pungkasnya.
Paralegal sendiri adalah warga terlatih (bukan advokat) yang memberikan bantuan hukum non-litigasi melalui konsultasi, negosiasi, dan pendampingan di luar pengadilan. Sederhananya tugas dari Paralegal ia menjadi jembatan antara masyarakat dengan sistem hukum.
Sedangkan untuk Peacemaker adalah aparat desa/lurah yang dilatih khusus dalam mediasi dan penyelesaian konflik secara damai dan adil. Salah satu Peacemaker di Kabupaten Mojokerto adalah Purwanto, Kepala Desa Mlirip Kecamatan Jetis, yang turut hadir mewakili para Peacemaker Kabupaten Mojokerto pada acara penyerahan penghargaan itu. (Har/Ian).
