Pasuruan, Kabarpas.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan kembali berhasil mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Capaian ini merupakan yang ke-13 kalinya diraih secara berturut-turut oleh Pemkab Pasuruan.
Predikat WTP tersebut diberikan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin, kepada Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo dan Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Samsul Hidayat di Kantor BPK Perwakilan Jatim Jumat (28/5/2026)..
Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, menyampaikan rasa syukurnya atas pencapaian ini. Pria yang akrab disapa Mas Rusdi tersebut menyatakan bahwa mempertahankan predikat tertinggi dalam tata kelola keuangan daerah secara konsisten bukan hal yang mudah.
“Syukur alhamdulillah, Pemkab Pasuruan berhasil mempertahankan opini WTP untuk yang ke-13 kalinya berturut-turut. Ini adalah buah dari kerja keras dan kekompakan semua pihak,” ujar Mas Rusdi.
Ia juga memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), mulai dari tingkat pimpinan hingga staf, yang dinilai berkomitmen menjaga tata kelola anggaran secara transparan dan akuntabel. Selain itu, sinergi yang kuat dengan pihak legislatif (DPRD) menjadi faktor penting dalam mempertahankan predikat ini.
Meski berhasil mencetak rekor kali WTP, Bupati Rusdi menegaskan bahwa predikat ini bukan sekadar pencapaian administratif di atas kertas. Menurutnya, opini WTP harus berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat di lapangan.
“Raihan ini harus menjadi pelecut semangat bagi Pemkab Pasuruan untuk terus menjalankan roda pemerintahan yang bersih. Kami berkomitmen memastikan bahwa setiap rupiah dalam APBD tidak hanya tertib secara administrasi, tetapi harus memberikan dampak konkret yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” katanya.
Ke depan, Pemkab Pasuruan akan terus memprioritaskan pemanfaatan anggaran daerah pada sektor-sektor vital yang berkaitan langsung dengan kebutuhan publik. Sektor-sektor tersebut meliputi pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga program penguatan ekonomi daerah. (dis/ian).
