Jember, Kabarpas.com – Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember yang melibatkan aparatur sipil negara (ASN) untuk menyebarluaskan informasi kegiatan bupati dan program pemerintah daerah di media sosial memunculkan beragam respons dari masyarakat.
Sebagian warga menilai langkah tersebut berlebihan dan cenderung bertujuan membangun citra pribadi Bupati Jember Muhammad Fawait. Bahkan, di media sosial muncul tudingan yang mengaitkan kebijakan itu dengan perilaku mencari validasi atau “narcissistic personality disorder” (NPD).
Menanggapi hal itu, Fawait menegaskan bahwa pelibatan ASN dalam publikasi program pemerintah bukan untuk kepentingan pribadi maupun agenda politik, melainkan bagian dari upaya meningkatkan keterbukaan informasi dan memperkenalkan berbagai program daerah kepada masyarakat.
“Pemerintah ingin selalu meng-update apa saja program-program Pemkab Jember. Jangan diartikan NPD. Nanti kalau tidak dilaporkan kita dibilang tertutup, sementara kalau dilaporkan dibilang NPD,” katanya.
Fawait mencontohkan seperti program yang dikenal dengan istilah “Pro Gus’e Update” yang disebarluaskan oleh media massa dan mediagram. Bertujuan agar masyarakat mengetahui berbagai layanan dan program pemerintah yang tersedia sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara optimal.
“Ini adalah ikhtiar kita untuk mensosialisasikan semua program pemerintah daerah karena program ini harus diketahui oleh seluruh masyarakat Jember supaya pemanfaatannya optimal dan pengawasannya bisa dikawal bersama-sama,” ujarnya.
Fawait juga membantah anggapan bahwa aktivitas publikasi tersebut berkaitan dengan persiapan kontestasi politik mendatang.
“Ini bukan NPD dan juga bukan urusan pilkada. Pilkada sudah selesai, pilkada yang akan datang masih lama. Kalau sekarang kampanye, menurut pengamat politik juga tidak akan berpengaruh pada pilkada yang akan datang,” katanya.
Ke depan, kata Fawait, pelibatan dalam penyebarluasan informasi program pemerintah tidak hanya dilakukan ASN. Penerima manfaat program pemerintah seperti beasiswa, insentif, maupun honor dari Pemkab Jember juga akan diajak ikut menyampaikan informasi kepada masyarakat.
“Bukan cuma ASN, tapi semua elemen yang mendapatkan beasiswa, insentif, atau honor dari Pemerintah Kabupaten Jember akan kami libatkan untuk mempublikasikan semua program dari Pemkab Jember,” ujarnya.
Sementara itu, Pelaksana Harian Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember, Gatot Triyono menjelaskan bahwa kebijakan tersebut berangkat dari pandangan Bupati Fawait mengenai pentingnya pemanfaatan media sosial sebagai sarana promosi daerah.
Menurut Gatot, penyebaran informasi positif mengenai Jember secara konsisten dapat membangun persepsi yang baik di ruang digital dan memberikan dampak ekonomi bagi daerah.
“Berita tentang kemajuan Jember di berbagai platform media sosial diyakini akan membangun algoritma kabar positif yang berdampak baik untuk Jember. Sehingga wisatawan tertarik berkunjung ke Jember dan investor yakin menanamkan modalnya di Jember,” ucap Gatot.
Ia mengungkapkan, sekitar 22 ribu ASN di lingkungan Pemkab Jember diminta ikut bergotong royong menyebarkan informasi mengenai program dan capaian pemerintah daerah.
“Tugasnya sederhana. Setiap Jumat bupati meminta tolong agar para ASN ikut menyebarkan berita baik tentang Jember,” ujarnya.
Informasi yang dibagikan, lanjut Gatot, berupa berbagai program pemerintah dan layanan publik yang dinilai penting diketahui masyarakat. ASN diminta memposting ulang materi tersebut melalui akun media sosial pribadi masing-masing.
“Semacam duta promosi untuk Jember. Kami diajari membangun kecintaan yang tinggi untuk Jember,” katanya.
Gatot tidak menampik bahwa pelaksanaan tugas tersebut dipantau oleh pemerintah daerah sebagai bagian dari penugasan kedinasan.
“Agar loyalitas para ASN terukur, memang ada proses “capture” atau dokumentasi penugasan gotong royong tersebut,” ujarnya.
Ia menambahkan, kebijakan itu tidak disertai tambahan insentif khusus. Namun, menurutnya, Bupati Fawait telah menunjukkan perhatian kepada ASN dengan mempertahankan tambahan penghasilan pegawai (TPP) di tengah kondisi sejumlah daerah yang melakukan penyesuaian anggaran.
“Reward-nya sudah diberikan di awal. Saat daerah lain melakukan pemotongan TPP, Gus Bupati menjaga agar tidak ada pengurangan TPP bagi ASN Pemkab Jember,” kata Gatot.
Menurutnya, ASN sebagai aparatur pemerintah memiliki tanggung jawab mendukung kebijakan pimpinan selama bertujuan untuk kemajuan daerah dan pelayanan kepada masyarakat.
“Ikut aktif mempromosikan Jember pada akhirnya akan berdampak baik untuk masyarakat,” ujarnya. (dan/ian).
