Surabaya, Kabarpas.com – Komisi C DPRD Jawa Timur memberi apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jatim atas keberhasilan mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk ke-15 kalinya, atau 11 kali berturut-turut.
Namun di balik capaian itu, Komisi C menyoroti sejumlah pekerjaan rumah besar. Mulai dari ketimpangan kontribusi BUMD, lambatnya digitalisasi aset, hingga perlunya diversifikasi investasi daerah.
Hal itu disampaikan juru bicara Komisi C, Hartono, dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim dengan agenda penyampaian Laporan Komisi-Komisi terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jatim Tahun Anggaran 2025. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Jatim Deni Wicaksono dan dihadiri Ketua DPRD Jatim M.H. Musyafak Rouf, Wakil
Ketua Hidayat, serta Sekda Provinsi Jatim Adhi Karyono, Jumat (10/07/2026).
Hartono menyebut kinerja fiskal Jatim 2025 secara umum positif. Pendapatan daerah terealisasi Rp29,88 triliun atau 104,65% dari target Rp28,55 triliun. Ada pelampauan sebesar Rp1,32 triliun.
Sementara Belanja Daerah terealisasi Rp31,20 triliun atau 93,8% dari alokasi Rp33,25 triliun. Dengan begitu, APBD 2025 ditutup dengan defisit Rp1,31 triliun.
Catatan paling tebal diberikan Komisi C untuk kinerja BUMD. Meski semua BUMD menyetor PAD sesuai target, kontribusinya masih timpang.
Dari total setoran PAD BUMD Rp488,61 miliar, porsi terbesar tetap dikuasai PT Bank Jatim Tbk sebesar Rp420 miliar.
Disusul PT Petrogas Jatim Utama Rp34 miliar. Sisanya jauh di bawah: PT SIER Rp17,9 miliar, PT BPR Jatim Rp9,61 miliar, PT Jamkrida Jatim Rp2,50 miliar, PT Jatim Grha Utama Rp1,71 miliar, PT Panca Wira Usaha Rp1,65 miliar, dan PT Air Bersih Rp1,23 miliar.
“Ini yang kami sayangkan. Kami minta Gubernur Jatim selaku Pemegang Saham Pengendali segera mengevaluasi total jajaran Direksi dan Komisaris BUMD yang kinerjanya masih terbatas,” tegas Hartono.
Komisi C juga mendesak percepatan digitalisasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Aset menganggur atau idle diminta dioptimalkan lewat skema kemitraan produktif dengan BUMD maupun swasta untuk mendongkrak kemandirian fiskal Jatim.
Untuk Bapenda, realisasi pendapatan mencapai Rp13,59 triliun atau 104,58% dari target Rp12,99 triliun. Pajak Kendaraan Bermotor masih menjadi penyumbang terbesar.
“Bapenda harus siap melakukan mitigasi menyusul pembahasan revisi UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD di DPR RI, agar stabilitas fiskal Jatim tetap terjaga,” kata Hartono.
BPKAD juga dinilai baik karena merealisasi pendapatan Rp12,12 triliun atau 100,32%. Tapi Komisi C meminta BPKAD mempercepat sertifikasi dan inventarisasi aset agar rekomendasi BPK ditindaklanjuti tepat waktu dan terhindar dari sengketa hukum.
Di sektor investasi, DPMPTSP mencatat realisasi Rp147,7 triliun, sedikit di atas target Rp147,5 triliun. Komisi C mendorong agar investasi tidak hanya menumpuk di sektor industri dan jasa.
“Ke depan investasi harus mulai digeser ke sektor pertanian, ketahanan pangan, hilirisasi agroindustri, dan UMKM,” jelas Hartono.
Menutup laporannya, politisi Partai Gerindra ini meminta seluruh OPD yang realisasi pendapatannya belum optimal segera melakukan pembenahan saat Perubahan APBD 2025.
“WTP 15 kali adalah bukti tata kelola keuangan kita baik. Tapi agar fiskal Jatim semakin mandiri, kita harus berani membenahi BUMD dan menggerakkan aset yang selama ini tidur,” pungkas Hartono. (bro/ian).
