Jember, Kabarpas.com – Antrean kendaraan terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Pemerintah Kabupaten Jember menyebut stok BBM dalam kondisi aman, sementara aktivis masyarakat sipil meminta aparat penegak hukum mewaspadai dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Bupati Jember Muhammad Fawait mengatakan telah meninjau langsung kondisi antrean di sejumlah SPBU. Pemkab kemudian menggelar rapat koordinasi dengan perwakilan Sales Branch Manager (SBM) dan Depo Pertamina Banyuwangi di Pendopo Wahyawibawagraha, Minggu (6/9/2026).
“Saya langsung turun ke bawah memantau kondisi riil di SPBU-SPBU yang ada di Jember, memang antrean itu terjadi. Karena itu kami langsung berkoordinasi dengan pihak Pertamina,” ucapnya.
Menurut Fawait, dari hasil koordinasi tersebut Pertamina memastikan stok BBM untuk wilayah Jember masih aman. Bahkan, pasokan disebut telah ditambah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Fawait mengatakan antrean bukan disebabkan oleh kekurangan stok, melainkan keterlambatan distribusi ke sejumlah SPBU. Salah satu penyebabnya adalah kondisi lalu lintas dan kemacetan dalam perjalanan.
“Antrean yang terjadi bukan karena stok BBM habis, melainkan adanya keterlambatan distribusi ke sejumlah SPBU, salah satunya akibat kondisi lalu lintas dan kemacetan dalam perjalanan,” ujarnya.
Pemkab Jember meminta Pertamina memastikan distribusi kembali normal. Pemerintah daerah juga menyatakan akan terus memantau kondisi pasokan BBM di lapangan.
Di tengah antrean tersebut, aktivis masyarakat sipil yang juga berprofesi sebagai advokat, Mohammad Husni Thamrin meminta kepolisian mengawasi potensi penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Thamrin mengaku menerima keluhan masyarakat mengenai dugaan transaksi BBM bersubsidi secara ilegal di sejumlah SPBU di Jember dan wilayah sekitarnya.
“Saya mendesak aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, untuk mewaspadai mafia BBM yang memanfaatkan BBM bersubsidi untuk kepentingan pribadi,” tutur Thamrin, Senin (7/9/2026).
Ia menyebut terdapat sejumlah SPBU yang diduga melakukan transaksi BBM bersubsidi di luar peruntukan. Thamrin juga mengklaim mengetahui lokasi SPBU yang diduga terlibat dalam praktik tersebut.
Namun, ia tidak membeberkan secara rinci lokasi maupun pihak yang dimaksud. Klaim tersebut juga masih perlu dibuktikan melalui proses hukum.
Thamrin menduga sebagian BBM bersubsidi digunakan untuk kendaraan berat dan kepentingan industri.
“Bahkan beberapa pengusaha dikabarkan menggunakan BBM bersubsidi untuk kepentingan kendaraan berat dan kepentingan industri miliknya,” ujarnya.
Ia juga menyebut dugaan penyalahgunaan tersebut terjadi di sejumlah wilayah Jember, termasuk bagian selatan.
“Tapi di SPBU yang lain juga banyak dilakukan. Bahkan para pelakunya ada yang dibekingi oknum aparat dan pengusaha hitam yang penting untung,” kata Thamrin.
Thamrin sebelumnya telah melaporkan dugaan penyimpangan BBM bersubsidi di sebuah SPBU di Desa Padomasan, Kecamatan Jombang, Jember.
Laporan tersebut kini ditangani Kepolisian Sektor Jombang. Thamrin telah menjalani pemeriksaan awal untuk memberikan keterangan mengenai kronologi dugaan penyimpangan yang dilaporkannya.
Polisi juga disebut telah melakukan langkah awal dengan mengamankan barang bukti dan memeriksa sejumlah saksi.
Thamrin mengatakan persoalan distribusi BBM bersubsidi perlu mendapat perhatian karena berpotensi merugikan masyarakat yang berhak menerima subsidi.
“Saya pernah membuntuti beberapa truk tangki yang mengangkut BBM subsidi sejak dari SPBU dan gudang tempat penimbunan ke sejumlah tempat sampai Surabaya,” tandasnya.
Sementara itu, Pemkab Jember menegaskan akan terus berkoordinasi dengan Pertamina untuk memastikan distribusi BBM berjalan normal.
Pemerintah daerah juga meminta masyarakat tidak panik dan tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan karena pasokan untuk Jember disebut masih dalam kondisi aman. (dan/ian).
