Bangil (Kabarpas.com) – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan, Kasiman sangat menyesalkan dengan sikap dari pihak RSUD Bangil, yang dinilai mempersulit pasien miskin bernama Nurani (45) warga Desa Bulukandang, Kecamatan Prigen, kabupaten setempat.
“Kami sudah menganggarkan khusus sebesar Rp 14 miliar, untuk perawatan dan pengobatan keluarga miskin. Anggaran itu untuk membiayai pengobatan rakyat. Dan tidak seharusnya dilakukan oleh rumah sakit yang sudah mendapatkan akreditasi paripurna itu,” kata Kasiman kepada Kabarpas.com, Rabu (04/01/2017).
Dijelaskan, nominal anggaran sebesar itu khusus digunakan untuk program Keluarga Miskin (Gakkin) yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab Pasuruan). “Jenis pembiayannya pun bervariasi. Tapi, prinsipnya, apapun penyakitnya yang dialami warga miskin di Pasuruan ini bisa teratasi dan tercover oleh anggaran Rp 14 miliar tersebut,” imbuhnya.
Menurutnya, pelayanan rumah sakit yang sudah mendapatkan akreditasi paripurna itu seharusnya tidak sampai dikeluhkan masyarakat. Namun, seharusnya bisa menjadi nomor satu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mau dirawat.
“Seharusnya paripurna itu sama saja rumah sakit bintang 5. Sehingga apapun pasiennya, harus ditolong dan diberi perawatan bukan justru dibiarkan seperti ini. Kasihan ibu ini, harus segera dioperasi, karena gondoknya semakin membesar,” ucapnya kepada Kabarpas.com.
Lebih lanjut ia mengatakan, anggaran sebesar Rp 14 miliar itu belum habis. Apalagi, pada tahun 2017 ini, pihaknya sudah mengganggarkan Rp 20 miliar untuk program gakkin tersebut.
“Apa kurang banyak anggaran segitu. Ini akan kami jadikan sebagai bahan evaluasi dan kemungkinan akan kami bawa ke paripurna. Sebab aneh kalau hanya membiayai operasi gondok tidak mampu atau alasan anggarannya habis. Karena operasi gondok ini diperkirakan hanya menghabiskan uang tidak lebih dari Rp 10 juta,” ujarnya kepada Kabarpas.com. (jon/gus).
