Pasuruan, Kabarpas.com – Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pasuruan melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum selama 3 (tiga) hari mulai hari Rabu sampai dengan hari Jum’at tanggal 27 sd 29 Juli 2022 berlokasi di Hotel Wyndham Surabaya.
Tujuan penyelenggaraan kegiatan penyuluhan untuk memberikan pengetahuan dan menambah pengawasan mengenai peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas rutin kedinasan, untuk membangun dan memujudkan kesadaran hukum dan ketaatan bersama, untuk membangun sinergitas produk hukum yang baik dan berkepastian hukum dengan tetap memperhatikan kearifan lokal serta memujudkan peraturan perundang-undangan yang ramah akan iklim investasi di daerah.
Dalam arahan Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan sinergitas legislatif dan eksekutif, dapat dilihat bahwa dunia eksekutif dan legislatif bukan dunia dikotomis, tetapi dunia yang mirip “koin“ mata uang dimana kedua badan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
“Meskipun legislatif dan eksekutif memiliki fungsi yang berbeda tetapi sifat dari fungsi tersebut komplementer atau saling mengisi,” ujarnya.
Gus Ipul juga menambahkan bahwa legislatif dan eksekutif merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, bahkan dituntut untuk bersinergi.
“Apabila legislatif dan eksekutif bersinergi maka hasil yang optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan akan dapat dicapai,” imbuhnya.
Kemudian Gus Ipul juga mengharapkan badan eksekutif dan legislatif harus menunjukkan kepada publik kemampuan untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya.
“Aparatur dari eksekutif harus menunjukkan kemampuan teknis, administratif, dan manajerial,” harapnya.
Gus Juga mengharapkan bagi anggota legislatif memiliki tingkat sensitivitas atau responsivitas yang tinggi terhadap masalah dan aspirasi masyarakat.
“Legislatif harus memberikan komitmen untuk menyalurkan aspirasi tersebut serta memfasilitasi penyelesaiannya, termasuk kemampuan menetapkan peraturan daerah, menetapkan anggaran, dan melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, keputusan walikota, APBD, dan kebijakan pemerintah daerah,” harapnya.
Gus Ipul juga menambahkan sinergitas legislatif dan eksekutif juga perlu dibangun pada saat pembentukan peraturan perundang-undangan.
“Untuk mewujudkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan dibutuhkan penataan dan perbaikan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan sejak perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan hingga pengundangan,” terangnya.
Kegiatan penyuluhan hukum secara resmi di buka oleh Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf (Gus Ipul) didampingi Wakil Wali Kota Pasuruan, Seketaris Daerah Kota Pasuruan, Ketua DPRD Kota Pasuruan, Kepala Kejaksaan Kota Pasuruan yang juga selaku narasumber, dan diikuti Anggota DPRD dan Kepala Perangkat Daerah Kota Pasuruan. (ajo/gus).
