Minggu, 15 Juni 2025 – 18.04 | 776 kali dilihat
Jember, Kabarpas.com – Hasil positif yang dicapai oleh Bupati Muhammad Fawait di awal 100 hari masa kerjanya, sedikit banyak akan menentukan bagaimana jalannya roda pemerintahan ke depan.
Lembaga riset dan survei The Republic Institute bahkan menyebut, Bupati Fawait sudah selangkah menapakkan kaki di periode keduanya.
“Biasanya kepala daerah itu kalau kinerjanya dalam 100 hari pertama itu buruk, itu rata-rata ke depannya sampai akhir tidak akan bagus. Di banyak daerah, itu kemudian tidak terpilih kembali. Jadi bisa dilihat di 100 hari itu,” ucap Sufiyanto, Direktur The Republic Institute kepada wartawan, Minggu (15/6/2025).
Berdasarkan pengalaman riset yang dia lakukan, hal buruk pernah menimpa para incumbent yang memiliki rekam jejak jelek di 100 hari awal pemerintahan.
Kepala daerah tersebut tidak terpilih saat nyalon lagi di Pilkada.
“Pengalaman kita sebelumnya itu di Ponorogo, Pasuruan, kemudian Mojokerto itu membuktikan seperti itu. Kami tidak sempat melakukan riset di Jember pada waktu itu,” ungkapnya.
The Republic Institute melakukan riset pada tahun 2015-2016 di Ponorogo. Dengan hasil buruk pada 100 hari kerja, incumbent pun akhirnya tidak terpilih saat Pilkada 2020.
Hal yang sama terjadi di tiga daerah lainnya. Hasil negatif dalam 100 hari pertama membuat petahana harus gigit jari di pencalonan periode keduanya.
“Di Jombang, Mojokerto, dan Pasuruan itu kami riset pada tahun 2021. Nah, sekarang di tahun 2025 hampir semua tidak terpilih lagi,” imbuhnya.
Mengingat sejarah tersebut, Sufiyanto berkeyakinan bahwa 100 pertama bagi kepala daerah sangatlah penting untuk menunjukkan kinerjanya kepada masyarakat. Menurutnya, hal itu bisa menjadi batu loncatan atau mungkin langkah ke periode selanjutnya.
Berdasarkan riset survei yang dilakukan oleh The Republic Institute, tingkat kepuasan publik terhadap 100 kinerja Bupati dan Wakil Bupati Jember sangat besar mencapai 82,8 persen.
Kepuasan masyarakat Jember tertinggi dipengaruhi oleh program pelayanan publik yang diluncurkan oleh Bupati Fawait.
Tiga pelayanan publik yang memiliki skor teratas dari hasil riset tersebut adalah Platform Aduan Warga (Wadul Gus’e) dengan skor 83,5. Program Universal Health Coverage (UHC Prioritas) dengan skor 82,0. Kemudian, Perbaikan Infrastruktur melalui Unit Reaksi Cepat (URC) PU Bina Marga dengan skor 80,9.
Sufiyanto menegaskan, pada prinsipnya riset dan survei yang dia lakukan bukan untuk menghakimi kepala daerah tetapi hasil kajian itu untuk memberi masukan.
“Bagi yang belum bagus agar ditingkatkan, dan yang bagus dijaga ritmenya. Kami sebagai penyambung lidah masyarakat, sekaligus untuk mengingatkan kepada publik bahwa ada kinerja-kinerja yang bisa diapresiasi,” tandasnya. (dan/ian).
