Jember, Kabarpas.com – Kasus dugaan manipulasi klaim Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di sejumlah rumah sakit di Kabupaten Jember memicu perhatian serius Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Di tengah riuhnya Festival dan Expo Sapi Jawa Timur 2025 di Jember Sport Garden, Sabtu (1/11/2025), Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menegaskan sikap tegas tidak ada kompromi terhadap praktik curang yang merugikan rakyat dan negara.
“Kita akan selidiki siapa saja yang terlibat. Kalau terbukti, baik rumah sakit maupun tenaga medisnya, akan dikenai sanksi. ASN punya aturan, dan setiap pelanggaran ada konsekuensinya,” ujarnya.
Salah satu rumah sakit yang disebut dalam temuan audit BPJS Kesehatan adalah RS Paru Jember, fasilitas kesehatan di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dua rumah sakit lainnya, milik Pemkab Jember, dan RS Siloam juga turut diperiksa.
Informasi sementara menyebutkan, ada dokter spesialis ortopedi berstatus PNS yang diduga terlibat dalam penggelembungan tagihan ke BPJS melalui manipulasi level penanganan medis.
Emil memastikan, penelusuran akan dilakukan dua arah melalui ranah disiplin ASN dan ranah hukum.
“Kalau dari sisi kepegawaian, ada prosesnya. Tapi kalau masuk ranah hukum, kita serahkan kepada penegak hukum. Semua harus sesuai aturan,” tegasnya.
Namun Emil juga mengingatkan, penyelidikan jangan sampai mengorbankan pelayanan masyarakat.
“Kita usut sampai tuntas, tapi jangan sampai pasien yang tidak tahu apa-apa jadi korban karena pelayanan terganggu,” katanya menekankan keseimbangan antara penegakan disiplin dan pelayanan publik.
Temuan kasus ini bermula dari audit BPJS Kesehatan Jember terhadap pengajuan klaim layanan 2025. Dari hasil audit, muncul indikasi kecurangan (fraud) dalam bentuk pemalsuan tingkat penanganan medis untuk memperbesar nilai klaim ke BPJS.
Kabag SDM dan Informasi BPJS Kesehatan Jember, Fuad Ahar menjelaskan bahwa hasil audit memicu penelusuran ulang hingga ke tahun-tahun sebelumnya.
“Kami runut dari 2019 sampai 2022. Modusnya sama, menaikkan level penanganan agar tagihan membengkak,” ungkapnya.
Ia menegaskan, seluruh langkah BPJS berpedoman pada Permenkes Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan serta Pengenaan Sanksi.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Jember sesuai mekanisme regulasi,” imbuh Fuad.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kesehatan Jember, Akhmad Helmi Luqman mengungkapkan telah memberi teguran resmi terhadap RS yang terlibat.
“Kami sudah kirim surat peringatan sebagai langkah awal. Kasus ini menjadi catatan penting agar integritas pelayanan tetap dijaga,” ujarnya.
Di sisi lain, Bupati Jember Muhammad Fawait menegaskan bahwa Pemkab Jember tetap berkomitmen menjaga pelayanan kesehatan gratis bagi seluruh warga melalui program Universal Health Coverage (UHC) yang baru berjalan sejak April 2025.
Dengan dukungan dana Rp 366,8 miliar per tahun, program ini menjamin seluruh warga Jember mendapat layanan cukup dengan menunjukkan KTP, tanpa dipungut biaya.
“Kami ingin memastikan, tidak ada warga Jember yang takut berobat karena alasan biaya. Kesehatan adalah hak dasar, dan negara wajib menjaminnya,” tegas Fawait.
Bupati juga menekankan bahwa kasus kecurangan ini tidak boleh mencoreng semangat besar program UHC.
“Program ini hadir untuk rakyat, bukan untuk disalahgunakan. Integritas adalah fondasi pelayanan publik,” ujarnya.
Kasus dugaan fraud ini menjadi alarm bagi seluruh rumah sakit dan tenaga medis agar tetap berpegang pada etika profesi.
Bagi pemerintah, kasus di Jember menjadi pengingat bahwa integritas sistem JKN dan UHC hanya akan kuat bila seluruh unsur pelayanan berkomitmen menjaga kejujuran. (dan/ian).
