Jember, Kabarpas.com – Akses bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi petani dan nelayan di Kabupaten Jember belakangan menjadi sorotan. Sejumlah kendala administratif dan teknis di lapangan sempat membuat proses pembelian BBM untuk kebutuhan alat dan mesin pertanian (alsintan) maupun operasional melaut berjalan tidak mulus.
Persoalan itu kini diakui langsung oleh Bupati Jember Muhammad Fawait. Dalam pertemuan dengan sejumlah kelompok tani di Kantor Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHP) Jember, Sabtu (6/6/2026), ia menyatakan pemerintah daerah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penyaluran BBM subsidi.
Menurut Fawait, hambatan yang terjadi bukan disebabkan oleh ketersediaan kuota dari pemerintah pusat, melainkan persoalan tata kelola dan prosedur yang perlu diperbaiki di tingkat daerah.
“Insyaallah akan ada perbaikan SOP terkait pembelian BBM subsidi untuk alsintan dan para petani kita. Pada prinsipnya, Pemerintah Kabupaten Jember akan terus melakukan perbaikan-perbaikan untuk mempermudah petani dan juga nelayan,” ungkapnya.
Pernyataan itu muncul setelah beberapa waktu terakhir muncul keluhan dari petani dan nelayan terkait proses pembelian BBM subsidi yang dinilai belum berjalan optimal. Padahal, BBM menjadi salah satu kebutuhan vital untuk menggerakkan mesin pompa air, traktor, alat panen, hingga kapal nelayan.
Dalam forum tersebut, Fawait juga menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat yang terdampak oleh tersendatnya pelayanan.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan melempar tanggung jawab kepada pemerintah pusat karena kuota BBM subsidi yang dialokasikan untuk Jember sejatinya tersedia.
“Jika ada kendala yang membuat proses tersendat, saya mohon maaf sebesar-besarnya atas nama Pemerintah Kabupaten Jember. Yang salah bukan pemerintah pusat, tetapi Pemerintah Kabupaten Jember, karena kuota BBM ada dan kuota pupuk juga tersedia,” ujarnya.
Pernyataan itu sekaligus memperkuat bahwa pemerintah daerah melihat persoalan distribusi dan pelayanan sebagai titik yang perlu dibenahi. Dalam beberapa kasus, keberadaan kuota tidak selalu berbanding lurus dengan kemudahan akses di tingkat pengguna akhir.
Bagi petani dan nelayan, keterlambatan mendapatkan BBM subsidi bukan sekadar persoalan administrasi. Hambatan tersebut dapat berdampak langsung pada aktivitas produksi, terutama pada musim tanam dan musim melaut yang sangat bergantung pada ketersediaan bahan bakar.
Fawait mengatakan dirinya akan memastikan evaluasi dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang. Pemerintah daerah, kata dia, harus hadir untuk memastikan berbagai program dan fasilitas yang telah disiapkan pemerintah pusat benar-benar dapat diakses masyarakat tanpa hambatan yang berlebihan.
Di sisi lain, ia juga menyoroti besarnya perhatian pemerintah pusat terhadap sektor pertanian dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, dukungan tersebut terlihat dari alokasi anggaran negara yang terus mengalir untuk mendukung ketahanan pangan nasional.
“Perhatian pemerintah pusat kepada sektor pertanian bisa dilihat dari data dan angka. Dari tahun ke tahun sektor pertanian mendapatkan perhatian yang besar melalui APBN,” katanya.
Namun bagi pemerintah daerah, tantangan berikutnya bukan hanya memastikan bantuan dan kuota tersedia, melainkan memastikan layanan distribusinya berjalan efektif hingga tingkat petani dan nelayan. (dan/ian).
