Probolinggo, Kabarpas.com – Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Probolinggo terus memperkuat transformasi digital dan akuntabilitas tata kelola keuangan daerah melalui pembinaan penatausahaan keuangan bagi pejabat pengelola keuangan daerah tahun 2026 yang digelar di Auditorium Madakaripura Kantor Bupati Probolinggo, Kamis (18/6/2026).
Kegiatan tersebut diikuti 162 peserta yang terdiri dari Kasubbag Keuangan atau pejabat yang membidangi, bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu dan operator Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo.
Selama kegiatan, mereka dipandu oleh narasumber yang terdiri dari perwakilan Bank Mandiri Pusat Cabang Surabaya, Bank Jatim Cabang Kraksaan serta BPPKAD Kabupaten Probolinggo.
Kegiatan yang dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto ini dihadiri oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Agus Mukson, Kepala BPPKAD Kabupaten Probolinggo Kristiana Ruliani serta perwakilan Bank Jatim Cabang Kraksaan dan Bank Mandiri Pusat Cabang Surabaya.
Dalam kesempatan tersebut, BPPKAD juga menyerahkan penghargaan bagi operator, bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan. Untuk Kategori Operator Terbaik, juara 1 diraih Muhammad Idris dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, juara 2 diraih Yuliana Eka Putri Dewi Ningsih dari BPPKAD dan juara 3 diraih Rusli Rizal dari Kecamatan Tongas.
Untuk Kategori Bendahara Pengeluaran Terbaik, juara 1 diraih Zumrotul Anis dari Sekretariat DPRD, juara 2 diraih Diesy Kurniasari dari BKPSDM dan juara 3 diraih Farida dari DPUPR. Untuk Kategori bendahara Penerimaan Terbaik, juara 1 diraih Sri Lestari dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, juara 2 diraih Ulfa Hikmatul Fauziah dari BPPKAD dan juara 3 diraih Ervantoro dari Dinas Perhubungan.
Kepala BPPKAD Kabupaten Probolinggo Kristiana Ruliani menyampaikan kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait pengelolaan keuangan daerah, mengevaluasi tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, memantau realisasi dan serapan anggaran serta mendorong optimalisasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) sebagai bagian dari transformasi digital.
“Melalui kegiatan ini kami ingin memastikan seluruh Perangkat Daerah memiliki pemahaman yang sama dalam pengelolaan keuangan daerah, mempercepat tindak lanjut atas rekomendasi BPK, meningkatkan kualitas serapan anggaran serta memperluas pemanfaatan KKPD untuk mendukung digitalisasi transaksi pemerintah daerah,” ungkapnya.
Menurut Kristiana, hingga 17 Juni 2026 realisasi pendapatan daerah telah mencapai Rp927.898.454.998,97 atau 39,88 persen dari target anggaran sebesar Rp2.326.281.747.957,00. Sementara realisasi belanja daerah mencapai Rp925.994.006.851,75 atau 38,61 persen dari total anggaran Rp2.398.281.747.957,00.
“Realisasi transaksi melalui Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) per 30 Mei 2026 dengan total transaksi KKPD mencapai Rp796.184.454,00. Posisi kas RKUD per 17 Juni 2026 sebesar Rp175.169.038.242,28 terdiri dari Rp100.000.000.000,00 berbentuk deposito dan Rp 75.169.038.242,28 di kas daerah,” jelasnya.
Kristiana juga memperkenalkan inovasi layanan digital Loket SAE yang mengintegrasikan proses pengajuan, verifikasi hingga penerbitan dokumen keuangan daerah secara elektronik. Loket SAE merupakan inovasi layanan digital yang kami hadirkan untuk memberikan kemudahan, kecepatan, transparansi dan akuntabilitas dalam proses penatausahaan keuangan daerah.
“Melalui sistem ini, seluruh proses pengajuan SPM hingga penerbitan SP2D dapat dipantau secara real time sehingga pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien. Kami berharap seluruh Perangkat Daerah dapat memanfaatkan inovasi digital tersebut secara optimal guna mendukung tata kelola keuangan yang profesional, transparan dan akuntabel,” tambahnya.
Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh pengelola keuangan daerah atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebanyak 13 kali berturut-turut. Capaian tersebut merupakan hasil kerja keras dan sinergi seluruh aparatur yang selama ini konsisten menjaga tata kelola keuangan daerah.
“Penjenengan semua adalah perintis dan pendobrak dalam pengelolaan keuangan daerah. Tidak akan ada kepala OPD maupun pimpinan yang sukses tanpa dukungan pengelolaan keuangan yang baik. Karena itu saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pengelola keuangan daerah,” katanya.
Menurut Sekda Ugas, tantangan pengelolaan keuangan daerah ke depan semakin kompleks karena regulasi terus berkembang. Oleh karena itu, pembinaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan adaptasi terhadap sistem digital harus terus dilakukan agar tata kelola pemerintahan semakin baik dan akuntabel.
“Sekarang tidak cukup hanya bersih dan patuh aturan. Kita dituntut mewujudkan good governance yang efektif, transparan dan akuntabel. Sistem keuangan saat ini sudah terintegrasi dan dapat dipantau berbagai lembaga pengawas, sehingga setiap kesalahan pasti akan ditemukan,” jelasnya.
Sekda Ugas juga meminta para bendahara dan operator perangkat daerah tidak bosan untuk terus belajar, bertanya dan meningkatkan kompetensi. Keberhasilan mempertahankan opini WTP ke depan sangat bergantung pada kedisiplinan dan ketelitian seluruh pengelola keuangan daerah.
“Saya berharap teman-teman terus belajar dan jangan malu bertanya. Mari kita jaga bersama tata kelola keuangan daerah yang baik agar tahun depan Kabupaten Probolinggo kembali meraih opini WTP ke-14. Jangan pernah bosan berbuat baik, karena setiap kebaikan pasti akan membawa manfaat dan keberkahan,” pungkasnya. (len/ian).
