Jember, Kabarpas.com – Bupati Jember Muhammad Fawait atau Gus Fawait mulai diperbincangkan dalam konteks dinamika kepemimpinan Jawa Timur. Sejumlah modal sosial, politik, dan pemerintahan dinilai menjadi faktor yang membuat namanya relevan untuk dicermati.
Peneliti Utama PAR Strategy Center Ahmad Deni Rofiqi menyebut sedikitnya ada lima aspek yang dapat menjadi modal Gus Fawait. Yaitu latar belakang santri, usia relatif muda, relasi dengan pemerintah pusat, kapasitas akademik, serta pengalaman memimpin pemerintahan daerah.
Namun, Deni menegaskan faktor tersebut belum dapat dimaknai sebagai jaminan dukungan elektoral.
“Kalau kita melihat Gus Fawait dalam perspektif politik Jawa Timur, ada sejumlah modal yang perlu dibaca secara objektif. Modal tersebut bukan jaminan elektoral, tetapi dapat menjadi faktor yang membentuk ruang politik seseorang,” ujarnya.
Pertama, latar belakang santri menjadi salah satu modal sosial yang dinilai relevan. Gus Fawait memiliki pengalaman pendidikan agama dan pendidikan formal yang membuatnya memiliki keterhubungan dengan lingkungan pesantren dan tokoh agama.
Menurut Deni, aspek tersebut memiliki relevansi dengan karakter sosial Jawa Timur yang memiliki basis pesantren dan komunitas keagamaan yang kuat.
Meski demikian, identitas sosial tidak otomatis menghasilkan dukungan politik.
“Identitas sosial dan keagamaan dapat menjadi modal komunikasi. Akan tetapi, modal tersebut tetap perlu dibuktikan melalui kerja pemerintahan dan hubungan yang konsisten dengan masyarakat,” ujarnya.
Kedua, usia juga menjadi faktor yang diperhitungkan. Gus Fawait merupakan salah satu kepala daerah generasi muda di Jawa Timur.
Deni mengatakan generasi muda memiliki peluang menghadirkan pendekatan berbeda dalam merespons perubahan sosial, perkembangan teknologi, maupun aspirasi kelompok usia muda.
Namun, usia bukan satu-satunya ukuran kapasitas kepemimpinan.
“Anak muda memiliki ruang untuk menawarkan perspektif baru. Akan tetapi, usia harus diikuti kapasitas, pengalaman, dan kemampuan mengelola pemerintahan,” kata Deni.
Kapasitas tersebut, menurut dia, dapat dilihat dari kebijakan yang diambil, konsistensi pelaksanaan program, serta kemampuan pemerintah menyelesaikan persoalan masyarakat.
Faktor ketiga adalah hubungan dengan pemerintah pusat. Relasi tersebut dinilai dapat menjadi modal dalam memperjuangkan kepentingan daerah melalui komunikasi antarlembaga maupun akses terhadap program pemerintah.
Namun, Deni menilai relasi politik baru memiliki arti apabila menghasilkan manfaat yang dapat diukur.
“Hubungan dengan pusat harus diterjemahkan menjadi manfaat yang terukur bagi masyarakat. Bukan hanya kedekatan politik, melainkan kemampuan melakukan negosiasi kebijakan dan memastikan program berjalan,” ujarnya.
Menurut dia, indikatornya antara lain dapat dilihat dari kemampuan daerah mengakses program pemerintah, memperoleh dukungan anggaran, dan membangun kerja sama lintas kementerian.
Keempat, posisi Gus Fawait sebagai kepala daerah juga memberikan ruang untuk menguji kapasitasnya melalui kebijakan yang dijalankan di Jember.
Deni menyoroti sejumlah agenda Pemkab Jember, mulai dari pengentasan kemiskinan, Universal Health Coverage (UHC), layanan Home Care, program beasiswa hingga peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, program tersebut tidak cukup dinilai dari peluncuran maupun jumlah penerima manfaat. Evaluasi perlu melihat capaian, keberlanjutan pembiayaan, kualitas implementasi dan dampak terhadap masyarakat.
“Program pemerintah harus memiliki ukuran keberhasilan yang jelas. Apakah kemiskinan berkurang, apakah masyarakat lebih mudah mendapatkan layanan kesehatan, apakah akses pendidikan meningkat, dan apakah penguatan PAD menghasilkan ruang fiskal yang lebih sehat. Semua itu perlu dibaca melalui data dan evaluasi,” katanya.
Dalam konteks pengentasan kemiskinan, misalnya, kebijakan tidak hanya berkaitan dengan bantuan sosial. Pemerintah juga perlu menghubungkan data kemiskinan dengan akses kesehatan, pendidikan, serta penguatan ekonomi masyarakat.
Terakhir, pengalaman memimpin Jember menjadi modal lain yang dapat diamati. Sebagai bupati, Gus Fawait memiliki pengalaman dalam mengelola anggaran, birokrasi, pelayanan publik, dan program pembangunan daerah.
Namun, Deni mengingatkan terdapat perbedaan skala antara pemerintahan kabupaten dan provinsi.
“Pengalaman pemerintahan daerah merupakan modal yang penting, tetapi kapasitas memimpin provinsi harus dilihat dari kemampuan mengelola persoalan yang lebih luas,” ujarnya.
Jawa Timur memiliki cakupan wilayah dan kompleksitas pemerintahan yang lebih besar. Karena itu, pengalaman di tingkat kabupaten tetap perlu diuji apabila dikaitkan dengan kapasitas kepemimpinan di tingkat provinsi.
Deni menyebut lima aspek tersebut sebagai modal awal untuk membaca posisi Gus Fawait dalam dinamika politik Jawa Timur. Faktor tersebut, menurutnya, belum cukup untuk menarik kesimpulan mengenai dukungan elektoral.
“Modal politik adalah titik awal untuk dianalisis. Pada akhirnya, masyarakat akan melihat bagaimana seorang pemimpin bekerja, kebijakan apa yang dihasilkan, dan sejauh mana kebijakan itu memberikan manfaat,” tandas Deni.
Nama Gus Fawait sebelumnya masuk dalam lima besar figur potensial untuk Pilkada Jawa Timur berdasarkan survei Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI).
Sementara itu, Gus Fawait mengatakan dirinya tetap fokus menjalankan pemerintahan dan pembangunan di Jember. Mengenai pencalonan pada kontestasi politik mendatang, dia menyerahkannya kepada pimpinan partai di tingkat pusat. (dan/ian).
