Jember, Kabarpas.com – PMI Cabang Jember belakangan mendapat sorotan tajam dari publik terkait ditutupnya Klinik Pratama PMI yang berada di kawasan Jubung. Masalah tersebut rupanya menjadi pemantik isu lain yang turut menjadi perhatian masyarakat yaitu dihentikannya layanan Fogging oleh PMI.
Layanan fogging disebut dihentikan sejak tahun 2022 di masa kepemimpinan Ketua PMI Cab Jember, M Thamrin. Langkah pasif ini otomatis menambah catatan buruk Thamrin yang selama ini tidak memiliki terobosan apapun di PMI.
Berbeda dengan kepemimpinan sebelumnya, di bawah Thamrin, PMI Jember seolah mengunci diri. Nyaris tidak ada sama sekalo pemberitaan tentang aktifitas PMI Jember.
Pelayanan fogging PMI Jember sebelumnya banyak membantu pemerintah daerah saat terjadi serangan demam berdarah. Saat ada pelayanan fogging gratis, banyak masyarakat yang mengajukan permintaan fogging. Pelayanan fogging diminati masyarakat karena segera mendapatkan respon cepat PMI Jember.
Sayangnya, sejak M. Thamrin menginjakkan kakinya, pelayanan fogging langsung dihentikan. Padahal, saat itu permintaan fogingg dari masyarakat cukup banyak. “Saya ikut mengajukan fogging akhir tahun 2022 tetapi tidak dilayani. Surat yang kami kirim juga tidak ada balasan,” kata Bagus, salah satu tokoh masyarakat di wilayah Sumbersari.
PMI Jember menghentikan pelayanan fogging selama masa kepengurusan M. Thamrin dengan alasan tidak ada anggaran dan bukan bidangnya. Kepengurusan Thamrin juga menutup layanan Klinik Pratama PMI di Jubung, yang sebelumnya menjadi pusat pelayanan kesehatan penting dan bagian dari visi jangka panjang mendirikan rumah sakit PMI di Jember.
Penutupan klinik ini menunjukkan kurangnya niat pengurus baru untuk melanjutkan atau mengembangkan pelayanan kesehatan inovatif, termasuk fogging, yang selama ini membantu pencegahan Demam Berdarah di wilayah tersebut.
Tak heran, kini muncul kritikan keras masyarakat.
Aep Ganda Permana salah seorang pengamat kebijakan publik menilai keputusan ini sebagai langkah yang merugikan masyarakat karena menurunkan pelayanan PMI secara signifikan. Termasuk menghentikan pelayanan mobil jenazah gratis.
“Penurunan pelayanan kesehatan dan pembubaran klinik menunjukkan bahwa kebijakan kepengurusan Thamrin cenderung mengurangi program-program inovatif yang sejatinya dibutuhkan masyarakat,” ujarnya. (dan/ian).
