Reporter : Amelia Putri
Editor : Anis Natasya
Probolinggo, Kabarpas.com –
Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Probolinggo menggelar rapat koordinasi (rakor) pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) tahun 2019. Acara ini digelar di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kraksaan.
Rakor yang dibuka oleh Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dispendik Kabupaten Probolinggo Sulastri ini diikuti oleh 24 orang penilik se-Kabupaten Probolinggo. Terdiri dari Penilik PAUD, Penilik Diktara dan Penilik Kursus.
Kasi Kurikulum dan Penilaian PAUD, PNF Dispendik Kabupaten Probolinggo Roy Iskandar mengatakan rakor pelaksanaan program PAUD dan PNF tahun 2019 ini bertujuan untuk menyamakan persepsi tentang pelaksanaan program kesetaraan di Kabupaten Probolinggo yang sudah dilakukan tahun 2018 dan perencanaan program tahun 2019.
“Harapannya para penilik menyiapkan diri agar penyelenggaraan kesetaraan tahun 2019 bisa dilaksanakan lebih baik, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan untuk peningkatan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Probolinggo,” harapnya.
Sementara Kepala Dispendik Kabupaten Probolinggo Dewi Korina melalui Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Sulastri mengatakan penilik adalah mitra kerja dari bidang PAUD dan PNF agar program bisa berjalan dengan baik. Sebab tanpa kerja sama maka diyakini hasilnya kurang akan maksimal.
“Saya mohon kerja samanya kepada para penilik untuk mensukseskan program tahun 2019. Karena hal itu secara otomatis mutu dan kualitas pendidikan di Kabupaten Probolinggo bisa semakin meningkat,” katanya.
Menurut Sulastri, jumlah peserta didik kesetaraan berdasarkan Dapodik semester ganjil tahun 2018/2019 sebanyak 7.527 Warga Belajar (WB). Terdiri dari Paket A sebanyak 3.199 WB, Paket B sebanyak 2.096 WB dan Paket C sebanyak 1.962 WB. Sementara calon peserta US/UN Kesetaraan Tahun Pelajaran 2018/2019 untuk Paket A sebanyak 2.297 WB di 21 PKBM, Paket B sebanyak 398 WB di 16 PKBM dan Paket C sebanyak 666 WB di 13 PKBM.
“Sebelum pelaksanaan ujian baik UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer) maupun UNKP (Ujian Nasional Kertas Pensil), penilik harus verifikasi dan validasi peserta ujian di masing-masing PKBM. Benar apa tidak orangnya ada,” tutupnya. (mel/nis).
