Jember, Kabarpas.com – Kembali absennya Wakil Bupati Djoko Susanto pada sidang paripurna penandatanganan Perubahan APBD tahun anggaran 2025 mendapat sorotan tajam dari sejumlah fraksi DPRD Jember. Menurut catatan dewan, dari 13 kali masa sidang Wabup Djoko diketahui hanya datang dua kali saja.
Ketidak hadiran Wabup selama 11 kali sidang paripurna mendapatkan kecaman langsung dari Fraksi PKB dan NasDem.
Nurhuda Candra Hidayat juru bicara Fraksi PKB dalam penyampaian pandangan akhir fraksi bahkan secara gamblang menilai Wabup Djoko telah menghina marwah lembaga legislatif.
“Kehadiran wakil bupati bukan sekadar formalitas, melainkan kewajiban konstitusional yang mencerminkan komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang akuntabel,” ucapnya.
Hanya hadir dalam dua kali masa persidangan menurut Nurhuda, Wabup Djoko menyepelekan pembahasan yang menjadi landasan hajat hidup rakyat. Ini juga menunjukkan ketidakpedulian terhadap amanah konstitusi yang diembannya.
“DPRD bukan sekadar stempel, melainkan mitra kerja yang harus dihormati. Jika wakil bupati konsisten absen, maka muncul pertanyaan : sejauh mana keseriusannya dalam menjalankan tugas? apakah ini bentuk ketidakpedulian terhadap aspirasi rakyat,” kecamnya.
Fraksi PKB juga menuntut penjelasan resmi atas ketidakhadiran wakil bupati dan meminta adanya komitmen nyata untuk hadir secara konsisten pada agenda-agenda DPRD ke depan.
Fraksi PKB mengimbau kepada Wabup Djoko untuk mengakhiri dinamika yang kurang produktif yang hanya akan membuka friksi dengan pihak lain. Sebab, pemerintah daerah harus berjalan dengan integritas serta tanggung jawab dan rasa hormat pada setiap proses demokrasi.
Pandangan yang sama juga disampaikan Fraksi NasDem. Kehadiran bupati tanpa hadirnya wakil bupati pada sidang paripurna sangat tidak elok. Terlebih, kejadian ini terulang terus-menerus.
“Seyogyanya, memang wakil bupati seharusnya mendampingi bupati saat agenda sidang paripurna. Saya merasa aneh saat ikut sidang. Di daerah lain bupati dan wakil bupati kompak hadir, tapi di Jember kok bupati sendirian. Ada apa ini?,” ujar juru bicara NasDem, Khurul Fathoni keheranan.
Toni berharap, ke depan pada sidang-sidang selanjutnya, Wabup Djoko bisa mendampingi Bupati Fawait.
Sementara, Ketua DPRD Jember Ahmad Halim menyatakan, wakil bupati tidak diundang pada sidang paripurna penandatanganan Perubahan APBD 2025. Hal itu sesuai dengan permintaan wabup sendiri yang memang tidak mau diundang pada agenda-agenda DPRD.
“Dulu pernah pak wabup menyampaikan ke kami, bahwa untuk sidang paripurna cukup bupati saja yang diundang. Mulai dari itu kami tidak mengundang wabup,” ungkap Halim saat dikonfirmasi usai sidang.
Halim menilai, keinginan wabup untuk tidak diundang dalam sidang paripurna dimungkinkan memiliki penilaian tersendiri. Kendati demikian, DPRD sewaktu-waktu bisa saja mengundang kembali Wabup Djoko jika yang bersangkutan meminta.
“Wabup harus berkirim surat untuk minta diundang sidang paripurna, karena dulu yang bersangkutan sudah menyampaikan ke kami,” tandas Halim.
Di sisi lain, Bupati Fawait tidak terlalu banyak berkomentar soal absennya Wabup Djoko pada sidang paripurna. Pihak eksekutif, kata dia, hanya sebagai tamu yang memenuhi undangan dewan.
“Jangan tanya saya lah, kan saya tamu di sini, tanyakan ke dewan,” ucapnya singkat. (dan/ian).
