Reporter: Ajo
Editor: Titin Sukmawati
___________________________________
Pasuruan (Kabarpas.com) – Momentum Ramadan dimanfaatkan anggota DPR RI Fraksi Golkar, Mukhamad Misbakhun untuk bersilaturrahim dengan konstituennya. Misbakhun yang berasal dari dapil Jawa Timur II, yaitu meliputi Pasuruan dan Probolinggo ini mengajak masyarakat untuk mendukung pemberantasan korupsi sebagai agenda nasional.
Saat memberikan sambutan pada silaturrahim dan buka puasa bersama dengan pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Pasuruan dan tokoh masyarakat, Misbakhun menjelaskan perkembangan politik di tingkat nasional, yang paling hangat adalah mengenai pansus KPK.
Misbakhun mengatakan, banyak orang menanyakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mau diapakan. Selaku anggota pansus KPK, Misbakhun beserta Pansus KPK ingin menjadikan bahwa pemberantasan korupsi sebagai agenda nasional.
“Negara yang sedang membangun seperti Indonesia, pemberantasan korupsi harus paralel dengan pembangunan nasional,” kata Misbakhun di Pasuruan, Selasa (21/06/2017) sore.
Dikatakan dia, salah satu amanat reformasi adalah lahirnya KPK. Usia KPK saat ini sudah 15 tahun. Menurutnya, KPK jilid III, ada banyak hal yang perlu dievaluasi mengenai kinerjanya.
“Dalam perjalanannya, kita sudah waktunya mengevaluasi KPK. Mudah-mudahan Golkar amanat menjalankan mandat rakyat ini. Agar tujuan bernegara dan berbangsa mewujud,” ujar politisi kelahiran Pasuruan ini.
Pada kesempatan itu, Misbakhun juga mengajak para kader Golkar dan elemen masyarakat untuk turut memikirkan agenda pembangunan nasional, khususnya di Pasuruan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas masyarakat.
Misbakhun mencontohkan, pentingnya pendidikan berkarakter salah satunya pendidikan Diniyah yang bermutu, penyediaan pangan bagi masyarakat, peningkatan upah minimum regional (UMR) tenaga kerja, peningkatan infrastruktur, dan masih banyak lagi. Sekali lagi, banyak agenda bangsa yang harus kita pikirkan.
“Harapan saya, Pasuruan menjadi kabupaten yang secara posisi makin kuat. Pasuruan harus menjadi kota metropolitan setara Surabaya. Pemerintah harus berani menggandeng pihak swasta untuk mewujudkan pembangunan,” pungkasnya. (ajo/tin).
