Pasuruan, Kabarpas.com – Pemerintah Kabupaten Pasuruan mulai menggeser arah anggaran 2026. Perubahan KUA dan PPAS tidak sekadar menyesuaikan angka, tetapi diarahkan untuk memastikan uang daerah mengikuti program yang punya dampak langsung terhadap pelayanan publik.
Arah tersebut disampaikan Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Pasuruan. Dia menyampaikan Nota Pengantar dan Penjelasan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2026.
Menurut Rusdi, perubahan anggaran mengacu pada Perubahan RKPD 2026 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 29 Tahun 2026. Penyusunannya mempertimbangkan perkembangan pembangunan dan kondisi fiskal hingga semester pertama tahun berjalan.
“Perubahan RKPD Tahun 2026 disusun dengan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial serta kebijakan money follows program yang difokuskan pada target kinerja pelayanan setiap urusan pemerintahan,” ujar Rusdi.
Konsep money follows program menjadi salah satu penekanan dalam perubahan anggaran tersebut. Artinya, alokasi anggaran tidak lagi sekadar mengikuti struktur organisasi perangkat daerah. Anggaran diarahkan pada program yang memiliki target kinerja dan manfaat terukur.
Perubahan itu juga memperhitungkan kondisi keuangan daerah, struktur pendapatan, serta pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2025.
Langkah tersebut menjadi penting karena perubahan APBD berlangsung ketika pemerintah daerah sudah menjalankan separo tahun anggaran. Program yang tidak berjalan optimal harus dievaluasi. Sementara kebutuhan baru yang muncul perlu mendapat ruang pembiayaan.
Rusdi mengatakan penyesuaian dilakukan agar APBD tetap relevan terhadap dinamika pembangunan.
“Perubahan ini disusun agar APBD tetap mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta memastikan program dan kegiatan berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” katanya.
Arah perubahan anggaran juga tidak hanya menyasar pelayanan publik. Pemerintah daerah memasukkan penguatan daya saing ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai sasaran.
Dengan begitu, perubahan KUA-PPAS diharapkan tidak berhenti sebagai koreksi administrasi anggaran. Setiap penyesuaian harus memiliki hubungan jelas dengan target pembangunan yang telah ditetapkan.
Pembahasan selanjutnya berada di tangan legislatif. DPRD memiliki ruang untuk menguji kembali prioritas program, kemampuan fiskal, serta efektivitas belanja yang diajukan eksekutif.
Rusdi menilai pembahasan bersama DPRD menjadi bagian penting dalam menentukan kualitas perubahan APBD.
“Kami menyadari bahwa keberhasilan pembangunan daerah memerlukan sinergi yang kuat antara Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan DPRD Kabupaten Pasuruan,” ungkapnya.
Dia berharap pembahasan perubahan KUA dan PPAS berlangsung objektif. Masukan legislatif diharapkan mampu mempertajam prioritas sekaligus memastikan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Masukan, saran, dan penyempurnaan dari pimpinan maupun seluruh anggota DPRD akan menjadi bagian penting dalam menghasilkan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berkualitas serta mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah,” tambah Rusdi.(dis/ian).
