Reporter: Rendy Fitria R
Editor: Ian Arieshandy
Jakarta, Kabarpas.com – Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan peran krusial partai politik dalam menjaga dan memperkuat sistem demokrasi Indonesia. Menurutnya, partai politik tidak hanya menjadi alat untuk meraih kekuasaan, tetapi juga merupakan jembatan penghubung antara rakyat dan negara.
“Partai politik bukan sekadar kendaraan menuju kekuasaan, tetapi jembatan antara rakyat dan negara. Dari partailah wakil rakyat dilahirkan. Dari partailah presiden dan kepala daerah diusung. Oleh karena itu, partai politik memikul tanggung jawab besar sebagai sokoguru kedaulatan rakyat,” tegas Puan dalam pidatonya pada Sidang Bersama DPR dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Jumat (15/8) Siang.
Puan menjelaskan, dalam sistem Demokrasi Pancasila yang menjadi fondasi politik Indonesia, musyawarah dan hikmat kebijaksanaan harus menjadi panduan utama dalam setiap pengambilan keputusan. “Demokrasi Pancasila menempatkan musyawarah sebagai proses utama, dan hikmat kebijaksanaan sebagai sumber pikiran dan nurani dalam setiap pengambilan keputusan sehingga membawa kebaikan bagi seluruh rakyat, dan tidak meninggalkan siapapun di belakang,” ujarnya.
Lebih lanjut, politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini menekankan bahwa partai politik bukan sekadar struktur organisasi, melainkan institusi perjuangan yang berdiri di atas nilai, integritas, dan kepercayaan rakyat. Ia mengingatkan bahwa tanpa nilai perjuangan, kekuasaan akan kehilangan arah dan makna bagi rakyat.
Karena itu, Puan mendorong pembenahan internal partai politik agar dapat melahirkan pemimpin yang tidak hanya pandai berbicara, tetapi juga berpihak pada rakyat dan berani mengambil risiko demi kepentingan publik. “Partai politik tidak boleh berhenti membenahi diri. Partai harus menjadi tempat lahirnya para pemimpin yang bukan hanya pandai berbicara, tetapi juga mampu berpihak, bekerja, dan berani mengambil risiko demi kepentingan rakyat,” imbuhnya.
Meski demikian, Puan menilai keberhasilan partai politik juga sangat dipengaruhi oleh sistem politik, khususnya sistem pemilu. Menurutnya, sehebat apapun visi dan integritas partai, jika sistem pemilu tidak mendukung terwujudnya kedaulatan rakyat secara nyata, suara rakyat berisiko terdistorsi.
“Sistem pemilu kita, sebagai sarana utama membentuk perwakilan, memang belum sepenuhnya sempurna. Tantangan kita adalah memastikan bahwa sistem ini benar-benar mendekatkan kehendak rakyat dalam menempatkan wakil-wakilnya dan memilih pemimpinnya,” pungkas Puan di hadapan seluruh anggota DPR dan DPD RI, Presiden RI Prabowo Subianto, serta beberapa mantan presiden dan wakil presiden yang hadir. (ren/ian).
