Purworejo (Kabarpas.com) – Puluhan orang yang tergabung dalam aliansi aktivis bersama masyarakat Pasuruan mendatangi kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pasuruan yang berada di Jalan Pahlawan, Kota Pasuruan. Kedatangan mereka ini ialah untuk menyoroti kinerja BPN setempat, yang dituding kurang profesional.
Pantauan Kabarpas.com, mereka datang dengan cara long march sepanjang 3 km dari kawasan GOR Kota Pasuruan menuju ke lokasi yaitu kantor BPN. Setibanya di lokasi, mereka langsung membentangkan spanduk dan poster bernada protes terhadap kinerja BPN.
“Kami datang ke kantor BPN ini tidak lain untuk menyampaikan aspirasi pada pejabat pertanahan ini. Sebab kinerja di kantor yang mengurusi sertifikat ini amburadul dan bahkan ditengarai banyaknya pungli yang terusan terjadi,“ teriak Ayik Suhaya, korlap aksi saat berorasi di depan kantor BPN Kabupaten Pasuruan, Senin (21/11/2016).
Beberapa saat kemudian ketegangan terjadi, setelah di dalam pintu pagar kantor BPN ada sejumlah massa tandingan yang berteriak menantang aksi demo. Karuan saja tantangan tersebut disambut teriakan Allahu Akbar oleh pendemo yang terus merangkak maju menuju pintu masuk BPN.
Beruntung aksi tandingan bisa diredam puluhan anggota Polres Pasuruan Kota yang sudah lakukan pagar betis di pintu masuk kantor pertanahan tersebut. Dan untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan, sepuluh perwakilan pengunjuk rasa diperbolehkan untuk menemui pimpinan BPN di ruang aula.
Dalam pertemuan itu, salah satu perwakilan pendemo menuntut agar dalam proses urusan sertifikat tidak terjadi aksi pimpong dan saling melempar antara petugas BPN. “Ini selalu terjadi sehingga terkesan adanya sistem yang sengaja dipersulit oleh oknum petugas, “ujar Mamat.
Aksi demo tersebut untuk menuntut kejelasan proses sertifikat di Desa Curah Dukuh, Kecamatan Kraton, seritifikat wakaf KH Mujayyin, Kecamatan Gondang Wetan dan Kabupaten Pasuruan.
“Di desa Curah Dukuh yang proses pembebasan lahan tol morat marit sejak tahun 2007 soal P2T lahan tol. Ini kepentingan umum. Kenapa kok tahun 2011 malah ada pembayaran ke pihak PIER. Kenapa saya kok tidak diberitahu, “ ucap Sulaiman salah satu warga yang jadi korban.
Sementara itu, Kepala BPN Kabupaten Pasuruan, Iljas Tedjo menyampaikan bahwa sertifikat wakaf KH Mujayyin, di Gondang Wetan sudah ditandatangani dan berkasnya sudah ada.
“Keterlambatan karena berkasnya tidak ada. Soal kasus tol yang diklaim pak Sulaiman akan dicarikan solusi untuk pertemuan dengan pihak bersengketa yakni PT SIER, Transmarga Jatim, P2T pihak warga akan kita pertemuan hari Kamis besok, “ pungkas Iljas dihadapan perwakilan demo. (ems/sym).
