Jakarta, Kabarpas.com – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) terus berpadu membantu pencegahan penyebaran COVID-19. Hingga saat ini, bantuan yang telah disalurkan berjumlah Rp. 5.060.189.416 dan dialokasikan kepada 11 (Provinsi yang terdampak. Bantuan-bantuan yang diberikan berupa Alat Pelindung Diri (APD), suplemen makanan, dan kegiatan disinfektan di fasilitas-fasilitas umum.
Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas Sulistya Hastuti Wahyu menyampaikan, industri hulu migas menjadi salah satu industri yang terdampak oleh pandemi ini, namun hal tersebut tidak menjadi halangan untuk terus membantu Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pencegahan penyebaran COVID-19.
“Sejak awal pandemi COVID-19 mulai terdeteksi di Provinsi yang terdapat wilayah kerja hulu migas, SKK Migas langsung menggerakkan KKKS di wilayah tersebut untuk aktif memberikan bantuan, utamanya kepada tenaga kesehatan, masyarakat, dan aparatur daerah,” ujar Sulistya di Jakarta (7/4/2020).
Selain memberikan bantuan, SKK Migas juga telah meminta KKKS untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 di wilayah kerja masing-masing dengan cara melakukan pemeriksaan kesehatan dan pemantauan kepada pekerja yang akan berangkat ke lapangan, membatasi jumlah pekerja di lapangan, serta mengurangi kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat.
SKK Migas – KKKS akan terus hadir untuk membantu masyarakat dalam menghadapi pandemi ini.
“Bantuan selanjutnya akan kami fokuskan ke dalam bentuk makanan pokok, mengingat pembatasan sosial masih diberlakukan dan sebentar lagi akan masuk Bulan Puasa, kami berharap dengan bantuan ini masyarakat tidak mengalami kesulitan memperoleh bahan makanan pokok.” tambah Sulistya.
Selain bantuan melalui korporasi, SKK Migas melalui pegawai secara swadaya melaksanakan penggalangan dana untuk pembelian peralatan kesehatan yang dibutuhkan rumah sakit. Sampai Jumat (3/4/2020) bantuan yang sudah disalurkan berjumlah Rp. 457.023.561 untuk 26 (dua puluh enam) rumah sakit atau instansi di wilayah Pulau Jawa. (***/hib).
