Reporter : Ajo
Editor : Agus Harianto
Surabaya, Kabarpas.com – Wali Kota Pasuruan, Setiyono menerima anugerah Kota Layak Anak tingkat Pratama. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA), Yohana Susana Yambise, pada saat berkunjung ke Dyandra Convention Center Jalan Basuki Rachmat Nomor 93 – 105 Surabaya beberapa waktu lalu.
Didampingi Deputi Menteri PP-PA Bidang Tumbuh Kembang Anak KPP-PA, Lenny N Rosalin, keduanya hadir dalam acara Penganugerahan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) 2018. Penghargaan tersebut bertepatan dengan Hari Anak Nasional (HAN) yang diperingati setiap 23 Juli. Dalam kesempatan ini hadir Gubernur Jawa Timur, para Gubernur, Perwakilan Kementerian, Kepala Dinas Kependudukan Se-Indonesia, Bupati/Walikota Se-Indonesia.
Melalui program ini, Kementerian PP-PA berupaya keras mendorong pemenuhan hak anak dan perlindungan keluarga untuk mewujudkan Indonesia Layak Anak (IDOLA) pada tahun 2030. Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, mengacu pada 24 indikator pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Secara garis besar, terdapat 5 klaster hak anak yang meliputi hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya serta perlindungan khusus.
Di tahun 2018 ini, sebanyak 389 Kabupeten/Kota telah berkomitmen untuk menjadi KLA. Dari jumlah tersebut, 176 Kabupaten/Kota telah berhasil meraih penghargaan dari berbagai kategori.
“Penghargaan dan penganugerahan ini merupakan bentuk apresiasi kami atas segala upaya para Gubernur, Bupati, dan Walikota, ada 176 Kota/Kabupaten yang akan mendapat penghargaan dari berbagai kategori, di Tahun lalu ada 126 penghargaan,” ujar Menteri Yohana.
Dijelaskan, dalam penilaian KLA, Kementrian PPPA membagi lima kriteria yaitu Pratama, Madya, Nindya, Utama dan KLA.
“Diharapkan penghargaan ini bisa mendorong Gubernur sebagai pembina wilayah dan Bupati/Walikota untuk lebih memacu diri meningkatkan perhatian pada pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus di wilayah masing-masing,” tegasnya.
Sementara untuk penilaian KLA dilakukan oleh tim yang beranggotakan, pakar anak, kementerian/lembaga (kemenko PMK, Kemendagri, Bappenas, Kemenkumham, Setneg, Kantor Staf Presiden (KSP) dan KPAI. Tahapan penilaian melalui 4 tahap yaitu penilaian mandiri, verifikasi administrasi, verifikasi lapangan dan finalisasi. (ajo/gus).
