Jember, Kabarpas.com – Kasus dugaan keracunan makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Jember mulai memicu reaksi politik. Setelah belasan murid taman kanak-kanak dan PAUD dilaporkan mengalami gejala keracunan usai mengonsumsi makanan dari salah satu dapur penyedia MBG, DPRD Jember mendesak evaluasi total terhadap operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Ketua Fraksi NasDem DPRD Jember, David Handoko Seto menyebut peristiwa ini tidak bisa dianggap sebagai insiden biasa. Ia menilai keselamatan anak-anak harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program nasional tersebut.
“Kami prihatin hari ini mendapat aduan ada beberapa murid TK, kalau tidak keliru jumlahnya 18 orang, diduga keracunan setelah mengonsumsi MBG dari SPPG Mitra Kaliwates 7 di Jalan Teratai,” ungkapnya.
Menurut informasi yang diterimanya, sebagian besar korban merupakan siswa PAUD dan taman kanak-kanak dari sejumlah lembaga pendidikan di wilayah Kaliwates. Beberapa nama korban bahkan disebut secara rinci, dengan usia berkisar antara empat hingga tujuh tahun.
Empat anak dilaporkan harus menjalani rawat inap di Rumah Sakit Universitas dr. Soebandi, sementara lainnya mendapatkan perawatan di Puskesmas Kaliwates dan Puskesmas Jember Kidul. Selebihnya menjalani rawat jalan.
Lembaga pendidikan yang terdampak antara lain RA Raudlatut Tholibin, TK Hidayatullah Mubtadiin, serta PAUD Aster 29.
Bagi David, kasus ini jadi peringatan serius terhadap sistem pengawasan program MBG di daerah. Ia meminta pemerintah tidak hanya fokus pada distribusi makanan, tetapi juga memastikan standar keamanan pangan benar-benar dijalankan.
“Program ini bagus, program Presiden Prabowo untuk makan bergizi gratis itu bagus. Tapi keselamatan anak-anak jauh lebih utama,” ujarnya.
Ia bahkan meminta dapur penyedia MBG yang terbukti lalai dievaluasi secara menyeluruh hingga pencabutan izin operasional.
“SPPG-SPPG nakal seperti ini harus dievaluasi dan kalau perlu cabut saja izinnya,” tegasnya.
David juga mendesak adanya inspeksi mendadak terhadap seluruh aspek operasional dapur MBG, mulai dari kelayakan bangunan, kualitas peralatan, standar kebersihan, hingga pihak pengelola dan tenaga kerja di dalamnya.
“Periksa semuanya. Mulai pemilik yayasan, kepala SPPG, sampai kelayakan operasional dan peralatannya. Ini warning untuk semua SPPG di Jember agar tidak bermain-main dengan kualitas makanan,” katanya.
Pernyataan David muncul di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap pelaksanaan MBG di berbagai daerah. Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah kasus serupa juga dilaporkan terjadi di beberapa wilayah Indonesia, memunculkan pertanyaan soal kesiapan dapur penyedia makanan dalam memenuhi standar keamanan pangan.
Di Jember sendiri, kasus ini langsung direspons Satgas MBG Kabupaten. Ketua Satgas MBG Achmad Imam Fauzi, yang menyatakan pihaknya telah merekomendasikan penutupan SPPG Mitra Kaliwates 7 kepada Badan Gizi Nasional (BGN).
Menurut Fauzi, kewenangan penghentian operasional memang berada di tangan BGN sebagai pengelola program di tingkat pusat. Namun Satgas MBG daerah memiliki kewenangan memberikan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi lapangan.
“Satgas akan tegas meminta penutupan SPPG tersebut,” ujar Fauzi.
Ia juga mengungkapkan bahwa dapur MBG tersebut sebelumnya beberapa kali mendapat keluhan masyarakat melalui kanal pengaduan “Wadul Guse”.
“SPPG ini sebenarnya sudah sering diingatkan karena beberapa kali masuk pengaduan masyarakat,” katanya.
Selain merekomendasikan penutupan, Satgas MBG Jember menyatakan akan memperketat pengawasan terhadap seluruh dapur penyedia makanan di tingkat kecamatan. Pemeriksaan akan dilakukan terhadap standar higienitas, kualitas bahan baku, hingga sistem distribusi makanan. (dan/ian).
