Jember, Kabarpas.com – Sampah dan persoalan lingkungan menjadi keluhan yang paling banyak dirasakan masyarakat perkotaan Kabupaten Jember. Temuan itu muncul dalam “Survei Persepsi dan Prioritas Masalah Masyarakat Perkotaan Kabupaten Jember 2026” yang dilakukan Lembaga Survei dan Konsultan Kebijakan Publik PAR Strategy Center (PSC).
Survei yang digelar pada 15 Mei hingga 30 Juni 2026 itu melibatkan 187 responden dari tiga kecamatan yang menjadi kawasan perkotaan Jember, yakni Kaliwates, Sumbersari, dan Patrang.
Hasilnya, 105 responden menyebut persoalan sampah dan lingkungan sebagai masalah yang mereka rasakan. Posisi berikutnya ditempati harga kebutuhan pokok dengan 90 responden, keamanan 80 responden, tingginya biaya hidup 70 responden, banjir 67 responden, dan kemacetan 63 responden.
Temuan tersebut menunjukkan bahwa problem perkotaan di Jember tidak lagi berdiri sendiri. Persoalan lingkungan, mobilitas, ekonomi, hingga keamanan saling berkelindan dan membutuhkan penanganan lintas sektor.
“Survei ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak lagi melihat persoalan perkotaan sebagai isu yang berdiri sendiri. Kemacetan, banjir, sampah, stabilitas harga kebutuhan pokok, hingga keamanan saling berkaitan dan membutuhkan kebijakan yang terintegrasi,” kata Peneliti Utama PSC, Ahmad Deni Rofiqi.
PSC menyebut survei tersebut merupakan bagian dari komitmen mereka mendorong “evidence-based policy”, atau penyusunan kebijakan publik yang bertumpu pada data.
Berbeda dengan survei yang menggunakan probability sampling, penelitian ini memakai non-probability sampling dengan purposive sampling. PSC membuka open call bagi masyarakat yang memenuhi kriteria untuk menjadi responden.
Karena itu, hasil penelitian tidak dimaksudkan sebagai gambaran statistik seluruh populasi masyarakat Jember. Temuannya lebih tepat dibaca sebagai kecenderungan pendapat masyarakat yang berpartisipasi dalam survei.
Dari 187 responden, sebanyak 61,6 persen merupakan laki-laki dan 38,4 persen perempuan. Kelompok usia 21-30 tahun mendominasi dengan 128 responden, disusul usia 17-20 tahun sebanyak 30 responden.
Mayoritas responden juga berasal dari kalangan pelajar dan mahasiswa, yakni 128 orang. Sebanyak 21 responden belum bekerja, 11 orang petani atau nelayan, sembilan pelaku UMKM, sembilan pekerja informal, lima ibu rumah tangga, dan dua wiraswasta.
Dari sisi wilayah, responden berasal dari Kecamatan Kaliwates sebanyak 42,4 persen, Sumbersari 38,4 persen, dan Patrang 19,2 persen.
PSC kemudian melakukan verifikasi, data cleaning, pengolahan statistik, analisis, dan interpretasi hasil selama 1 Juli hingga 1 Agustus 2026.
Dari temuan tersebut, PSC menyusun lima rekomendasi kebijakan untuk pemerintah daerah.
Pertama, persoalan mobilitas. Penanganan kemacetan dinilai tidak cukup hanya melalui penertiban. PSC mendorong penataan parkir, pengaturan kawasan pedagang kaki lima, rekayasa lalu lintas, serta peningkatan fasilitas pejalan kaki.
Pendekatan tersebut diharapkan tetap mempertimbangkan aktivitas ekonomi masyarakat. Dinas Perhubungan, PKL, dan pelaku usaha menjadi kelompok yang disasar dalam rekomendasi ini.
Kedua, pengendalian banjir. PSC merekomendasikan penguatan sistem drainase melalui normalisasi saluran, pembangunan sumur resapan, peningkatan kapasitas drainase, dan pelibatan warga untuk menjaga saluran lingkungan.
Penanganan banjir, menurut PSC, tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah. Warga dan pengembang kawasan juga perlu dilibatkan.
Ketiga, pengelolaan sampah. PSC mendorong perubahan pola pengelolaan dari sekadar mengangkut sampah menuju pengurangan dan pengolahan sejak dari sumber.
Pemilahan sampah rumah tangga, pengembangan bank sampah, pengomposan skala lingkungan, peningkatan fasilitas petugas kebersihan, serta pengelolaan sampah organik di pasar menjadi sejumlah langkah yang direkomendasikan.
Keempat, stabilitas harga kebutuhan pokok. Pemerintah daerah dinilai perlu memperkuat distribusi pangan, melakukan pemantauan harga secara berkala, meningkatkan cadangan pangan daerah, serta memperluas kerja sama antardaerah untuk memastikan pasokan.
Kelima, keamanan lingkungan. PSC merekomendasikan revitalisasi poskamling, peningkatan patroli di kawasan rawan, pemanfaatan teknologi, serta pelibatan pemuda dan komunitas dalam pencegahan kriminalitas.
Deni mengatakan lima persoalan tersebut tidak bisa ditangani secara terpisah. Menurutnya, kebijakan perkotaan membutuhkan koordinasi antarsektor dan keterlibatan masyarakat.
“Persoalan perkotaan di Jember saling berkaitan. Penyelesaiannya juga harus dilakukan secara terpadu. Penataan transportasi tanpa pembenahan drainase, pengelolaan sampah tanpa penataan ruang publik, atau penguatan keamanan tanpa melibatkan masyarakat tidak akan menghasilkan perubahan yang berkelanjutan,” ujarnya.
PSC berharap laporan tersebut dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Jember, DPRD, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya.
Bagi PSC, data survei bukan sekadar daftar keluhan warga. Ia seharusnya menjadi pijakan awal untuk menentukan masalah mana yang perlu didahulukan, kebijakan seperti apa yang dibutuhkan, dan siapa saja yang harus terlibat dalam penyelesaiannya. (dan/ian).
