Probolinggo, Kabarpas.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Probolinggo menyoroti sejumlah agenda strategis dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 pada rapat paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Probolinggo, Rabu (18/11/2026). Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Oka Mahendra Jati Kusuma dan dihadiri unsur pimpinan serta anggota dewan, perwakilan Forkopimda, dan jajaran pemkab tersebut menjadi ajang penyampaian jawaban Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris atas Pemandangan Umum (PU) fraksi-fraksi DPRD.
Dalam dinamika pembahasan tersebut, perhatian fraksi-fraksi DPRD mengarah pada bagaimana pemerintah daerah memperkuat kemandirian fiskal di tengah ketergantungan pada dana transfer pusat yang masih mencapai 78 persen, meski angkanya menurun dibanding tahun sebelumnya seiring kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). DPRD juga mencermati peningkatan target PAD dari Rp458,79 miliar pada rancangan KUA-PPAS menjadi Rp484,63 miliar setelah melalui pembahasan Badan Anggaran (Banggar), serta mendorong optimalisasi pajak dan retribusi, penyesuaian NJOP, pembaruan data potensi pendapatan, perluasan digitalisasi pembayaran, penguatan kapasitas aparatur pengelola pendapatan, hingga penyusunan dokumen APBD berbasis SIPD sesuai ketentuan nasional.
Selain soal pendapatan, fraksi-fraksi DPRD menguji keseimbangan struktur belanja dan kepatuhan regulasi seperti PP Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, serta Permendagri Nomor 14 Tahun 2026. Sorotan tersebut mencakup belanja pegawai yang direncanakan 33,53 persen dengan pengendalian lewat efisiensi honorarium, kegiatan, pemeliharaan kantor, dan paket pertemuan yang kurang berdampak langsung, komposisi belanja modal yang tercatat 6,7 persen dan akan dievaluasi sesuai kemampuan daerah, serta capaian belanja infrastruktur publik yang baru berada di angka 25,84 persen dari kewajiban 40 persen. Di sisi lain, anggaran bantuan keuangan sebesar Rp261,94 miliar atau 10,11 persen menjadi perhatian karena mencakup Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan bantuan keuangan khusus melalui pokok pikiran DPRD.
Isu pelayanan dasar, pemerataan pembangunan desa, pengentasan kemiskinan, pembukaan lapangan kerja, pemberdayaan UMKM, ketahanan pangan, serta dukungan bagi petani dan nelayan melalui pupuk bersubsidi, alsintan, dan sarana tangkap ikan juga mewarnai catatan dewan. Fraksi-fraksi DPRD turut menyoroti alokasi belanja pendidikan sebesar 32,01 persen, penguatan layanan kesehatan di puskesmas, RSUD, dan akses warga miskin, pembangunan jalan sebesar Rp60,54 miliar, Dana Afirmasi Desa Rp100 juta per desa, rencana perubahan Perda penyertaan modal untuk Perusda Rengganis dan PDAM pada 2027, skema APBN bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, penataan OPD dan manajemen talenta ASN, serta pengembangan program SAE Wisata di 100 desa per tahun pada klaster Bromo, Bentar, dan Bermi bersama penyelenggaraan The Seven Festival yang tahun 2027 diarahkan ke Klaster Bermi dengan dukungan anggaran Rp370 juta setelah sebelumnya mencatat capaian pada Seven Lakes Festival 2025 dan Seven Beaches Festival 2026.
Melalui proses paripurna ini, DPRD Kabupaten Probolinggo dan pemkab terus mengawal penyelarasan RAPBD 2027 dengan RKPD dan visi-misi kepala daerah agar setiap target keluaran dan indikator kinerja terukur serta tepat sasaran bagi masyarakat. (***/ian).

















