Reporter : Ajo
Editor : Titin Sukmawati
Malang, Kabarpas.com – Pemerintah Kota Pasuruan melalui Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan, menyelenggarakan kegiatan workshop penyusunan formasi Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2018. Acara ini bertempat di Hotel Sahid Montana Jalan Kahuripan Nomor 9 Klojen Kota Malang.
Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Kota Pasuruan, Bahrul Ulum dan dihadiri Asisten Pemerintahan, Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan SDM, Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan, peserta workshop serta undangan lain.
“Maksud dari kegiatan workshop penyusunan formasi Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2018 adalah untuk merumuskan jumlah kebutuhan pegawai secara tepat sesuai kebutuhan riil organisasi. Sedangkan tujuannya agar pejabat pengelola kepegawaian/staf pengelola kepegawaian dapat mengetahui dan menentukan jumlah kebutuhan pegawai yang tepat di lingkungannya,” ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan, H. Mokhamad Faqih.
Dijelaskan, melalui kegiatan ini juga dapat diperoleh jumlah pegawai yang tepat dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah yang lebih efektif dan efisien serta dalam rangka penataan aparatur masing-masing OPD di masa mendatang.
“Peserta kegiatan workshop terdiri dari pejabat/staf yang menangani urusan kepegawaian di masing-masing OPD sebanyak 33 orang, Kasubag tata usaha pada UPT Puskesmas serta UPT perbekalan dan kefarmasian sebanyak 9 orang serta kasie tenaga pendidik dan kependidikan SMP/staf tenaga pendidik dan kependidikan SMP pada dinas pendidikan dan kebudayaan sebanyak 1 orang,” tegasnya.
Dalam kesempatan ini Sekretaris Daerah Kota Pasuruan, Drs. H. Bahrul Ulum menyampaikan dengan diadakan kegiatan ini adalah untuk menerima aparatur baru yang memadai dan handal sesuai dengan keinginan dan kebutuhan CPNS di Pemerintah Kota Pasuruan sehingga penyelenggaraan Pemerintahan lebih efektif dan efisien.
“Setiap tahun Pemerintah Kota Pasuruan mengusulkan penerimaan formasi CPNS, tetapi pierbelum ditindak lanjuti oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Oleh karena itu, dengan adanya kegiatan ini diharapkan benar-benar disusun formasi dengan aturan yang ada, sehingga prioritas dan jabatan yang diutamakan. Dan juga benar-benar sesuai harapan dan tepat sasaran dalam rangka untuk pelayanan ke masyarakat,” tutupnya. (ajo/tin).
