Pasuruan, kabarpas.com – Dua wisatawan mancanegara asal Belanda, Nieke dan Vera Hart, mengalami pengalaman kurang menyenangkan saat berkunjung ke Gunung Bromo pada 30 Juli 2025. Mereka mempertanyakan bukti pembayaran tiket masuk yang tak kunjung diterima, padahal biaya sudah dibayarkan di loket pintu masuk Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan.
Kejadian ini membuat tour leader mereka, Ojin, merasa malu dan sempat terlibat cekcok dengan petugas loket, bahkan melaporkan dugaan pungutan liar (pungli) ke pihak kepolisian.
Kejadian bermula ketika kedua turis asal Negeri Kincir Angin itu tiba di kawasan Bromo bersama Ojin. Sesuai prosedur, Ojin membayar tiket masuk sebesar Rp550.000 untuk dua orang melalui metode pembayaran online. Ia dijanjikan bukti pembayaran dalam bentuk barcode yang akan dikirim melalui aplikasi WhatsApp.
Namun, setelah memarkir jip dan membayar biaya tambahan parkir Rp10.000 serta admin online Rp20.000, barcode yang dijanjikan tidak kunjung datang.
“Masuknya sih lancar, mereka menikmati kawah dan sunrise Bromo dengan puas. Tapi masalah muncul saat keluar,” kata Ojin.
Ketika tiba di pintu keluar kawasan wisata, Nieke dan Vera meminta bukti pembayaran sebagai dokumentasi pribadi. Sayangnya, tidak ada satu pun petugas di lokasi yang bisa memberikan jawaban pasti. Situasi pun memanas karena kedua wisatawan tersebut merasa seolah ditipu.
“Ini memalukan. Mereka tanya bukti, saya juga nggak bisa kasih. Saya sebagai tour leader jadi serba salah. Kalau begini caranya, bisa dikatakan pungli,” ujar Ojin dengan nada kesal.
Merasa tidak mendapatkan kejelasan dan transparansi, Ojin akhirnya melaporkan insiden ini ke Polsek Tosari. Ia berharap kejadian serupa tidak terulang, terutama terhadap wisatawan asing yang datang jauh-jauh untuk menikmati keindahan alam Indonesia.
Insiden ini menjadi catatan penting bagi pengelola kawasan wisata Bromo untuk lebih profesional dan transparan dalam layanan tiket, khususnya dalam memberikan bukti pembayaran resmi kepada wisatawan. Hal ini bukan hanya penting untuk alasan administratif, tetapi juga menyangkut citra pariwisata Indonesia di mata dunia. (emn/ian).
