Jember, Kabarpas.com – Rencana pembangunan markas Batalyon Teritorial Pembangunan (Batalyon TP) di kawasan hutan Silo, Kabupaten Jember, menuai penolakan dari ratusan petani dan mahasiswa. Mereka menilai pembangunan tersebut berpotensi mengancam lahan garapan yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat.
Aksi penolakan digelar Rabu (17/6/2026), bertepatan sebelum agenda rapat dengar pendapat (hearing) antara masyarakat dengan Kodim 0824 Jember, Perhutani, BPN, serta sejumlah komisi DPRD Jember.
Para petani datang membawa alat pertanian yang ditempeli poster berisi tuntutan. Mereka menegaskan tidak menolak pembangunan, namun meminta lokasi Batalyon TP dipindahkan ke lahan yang tidak bersinggungan dengan masyarakat.
“Kami dari mahasiswa dan petani menolak Batalyon TP karena akan menggusur lahan garap pertanian yang menjadi sumber penghidupan masyarakat desa hutan Silo dan keluarganya,” ujar juru bicara aksi, Taufiqur Rahman.
Ketua PMII Cabang Jember itu menyebut masih banyak lahan negara yang dapat digunakan tanpa harus mengambil area yang sedang dikelola petani. Ia meminta pemerintah mencari alternatif lokasi lain agar tidak memicu konflik sosial.
“Lahan negara yang tidak bersinggungan dengan masyarakat masih banyak di Jember. Jangan memaksa menggusur rakyat yang justru memicu konflik,” ungkapnya.
Penolakan tersebut berkaitan dengan lahan garapan kelompok tani di kawasan hutan Silo. Ketua Gapoktan Tani Jaya Silo, Masis, mengatakan masyarakat telah memperoleh hak pengelolaan kawasan hutan melalui program KHDPK dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Lahan tersebut memiliki luas sekitar 1.700 hektare dan dikelola oleh 974 kepala keluarga petani di Desa Silo. Di antara para penggarap tersebut terdapat sekitar 60 perempuan kepala keluarga yang menggantungkan hidup dari lahan tersebut.
Menurut Masis, masyarakat terkejut ketika muncul rencana pembangunan Batalyon TP yang disebut membutuhkan lahan sekitar 55 hektare di area yang selama ini mereka garap.
“Kami tidak menyangka lahan yang mau diambil itu garapan petani. Harapan kami Batalyon TP ditempatkan di lokasi lain yang tidak berkonflik dengan masyarakat,” ujarnya.
Dalam forum hearing, Dandim 0824 Jember Letkol Inf Rifqi Muhammad Syuhada menjelaskan bahwa rencana pembangunan Batalyon TP awalnya berjalan tanpa kendala. Kodim menerima beberapa pilihan lokasi yang disampaikan Perhutani KPH Jember sebelum akhirnya Kementerian Pertahanan memilih kawasan Silo.
Namun, belakangan diketahui bahwa lokasi tersebut terdapat ratusan petani penggarap. Kondisi itu membuat rencana pembangunan harus ditinjau ulang.
“Seharusnya kami dapat prestasi, tapi tidak jadi. Sejak 23 Mei kami mendapat evaluasi. Untuk Jember dihentikan, belum bisa membangun Batalyon TP,” kata Rifqi.
Dari sisi DPRD Jember, sejumlah anggota dewan menilai persoalan ini muncul akibat kurang matangnya proses penentuan lokasi. Sekretaris Komisi A DPRD Jember, Siswono, menyebut Perhutani kurang cermat dalam menawarkan lahan sehingga berujung pada persoalan dengan masyarakat.
“Perhutani tidak selektif menawarkan lahan. TNI tidak tahu kalau ada petani yang menggarap. Ini harus dievaluasi,” ujarnya.
Sementara Sekretaris Komisi B DPRD Jember, Nur Huda Candra Hidayat menilai pembangunan fasilitas negara tetap harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat.
“Setiap pembangunan selalu membawa nama negara. Tetapi ketika rakyat menolak bukan berarti melawan negara. Jangan sampai ada kesan pemerintah berhadapan dengan rakyat,” tuturnya.
Administratur Perhutani KPH Jember Eko Teguh Prasetyo menjelaskan bahwa lokasi Silo bukan satu-satunya pilihan. Menurutnya, terdapat beberapa alternatif lain seperti kawasan hutan di Kecamatan Mumbulsari dan Panti, namun memiliki sejumlah kendala.
“Kalau mencari lokasi yang benar-benar bebas tanpa masyarakat hampir tidak ada. Ada di Gunung Raung, tetapi lokasinya jauh dan berbukit,” jelasnya.
Wakil Ketua DPRD Jember Widarto menyatakan seluruh masukan dari masyarakat maupun pihak terkait akan dituangkan dalam risalah rapat. Dokumen tersebut nantinya akan disampaikan kepada pemerintah pusat sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan terkait rencana pembangunan Batalyon TP di Jember. (dan/ian).
