Pasuruan, Kabarpas.com – Sebagaimana diketahui bahwa proses verifikasi administrasi oleh KPU RI dimulai tanggal 2 Agustus sampai 11 September 2022 kemudian dilanjutkan verifikasi parpol yang lolos di tingkat kabupaten/kota pada tanggal 16-29 Agustus.
Selanjutnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI) telah menetapkan 24 partai politik lolos ke tahap verifikasi administrasi Pemilu 2024. Hal ini setelah berkas pendaftaran mereka dinyatakan lengkap dan akan lanjut pada verifikasi lanjutan.
Hal tersebut berlaku nasional untuk 24 partai politik yang dinyatakan lolos, ke 24 parpol peserta Pemilu wajib melanjutkan kegiatan verifikasi administrasi dan faktual sebagaimana persyaratan melalui KPU Kabupaten/Kota mulai tanggal 16 Agustus sampai 29 Agustus 2022.
Diantara persyaratan yang harus dipenuhi oleh parpol, pertama memiliki kepengurusan tingkat pusat, memilik kepengurusan 100% di seluruh provinsi, memiliki kepengurusan minimal 75% kabupaten/kota, kecamatan 50%, menyertakan keterwakilan 30% perempuan ditingkat pengurus pusat, serta memperhatikan keterwakilan perempuan di provinsi dan kabupaten/kota.
Dan juga harus memiliki 1000 atau 1/1000 anggota partai politik dari jumlah penduduk di tingkat kabupaten kota.
Diantara 24 parpol yang dinyatakan lolos oleh KPU RI adalah Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai yang didirikan dan dinakodai politkus senior I Gede Pasek Suardika tersebut agaknya tidak bisa dipandang remeh. Pasalnya, meski PKN partai baru, namun isinya para tokoh-tokoh berpengalaman baik soal politik ataupun hal hal bidang pergerakan lainnya. Salah satunya yaitu Kelana Aprilianto yang dipercaya menjadi pimpinan serta memegang komando PKN di Jawa Timur.
Dihubungi melalui jaringan selulernya, Kelana mengatakan bahwa jauh hari sebelum ada keputusan dari KPU RI, dirinya sudah menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan kelanjutan verifikasi sampai tingkat paling bawah.
Kelana juga menjelaskan bila selama ini intens berkomunikasi dan memberikan arahan kepada para loyalisnya yang tergabung di PKN se-wilayah Jawa Timur baik di tingkat provinsi atau tingkat kabupaten/kota terkait kewajiban memenuhi kelengkapan khususnya soal administrasi yang dibutuhkan oleh DPP atau pusat dalam memenuhi aturan undang undang dan PerKPU.
“Politik itu seperti seni, dan perlu keahlian untuk memahami apa, arah tujuan dan maksudnya, artinya siapapun yang sudah kelas suhu, pasti punya insting to,” pungkasnya. (tbn/gus).
