Trenggalek, Kabarpas.com – Ribuan massa yang terdiri dari relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), petani dan pelaku UMKM mendatangi kantor DPRD Trenggalek, guna menyampaikan beberapa aspirasi. Salah satu adalah program pemerintah berupa Makanan Bergizi Gratis (MBG) tetap dilanjutkan. Aksi tersebut berlangsung pada Senin 22 Juni 2026.
Ribuan massa pendukung MBG tersebut berasal dari 14 kecamatan yang ada di Trenggalek diterima langsung oleh unsur pimpinan DPRD Trenggalek, para ketua komisi dan beberapa anggota dewan lainnya.
Aksi tersebut dimaksudkan agar DPRD Trenggalek, menindaklanjuti tiga aspirasi yang dimaksud ke pemerintah pusat. Tiga aspirasi tersebut, diantaranya, evaluasi menyeluruh atas program MBG, pemberantasan praktik korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN), serta optimalisasi produk lokal sebagai menu MBG.
Koordinator aksi damai, Imam Waldi menjelaskan jika aksiv yang dilakukan tersebut merupakan bentuk dukungan program pemerintah agar bisa berkelanjutan, karena manfaatnya cukup nyata dan terasa bagi masyarakat.
“Secara umum kami cukup mendukung program Presiden Prabowo Subianto. Manfaat yang didapat oleh masyarakat cukup terasa,” ucapnya.
Ia menyebut, salah satu manfaat yang paling nyata adalah membukan lapangan pekerjaan baru di Trenggalek, yang jumlahmya mencapai lebih dari 7.000 orang.
“Masalah evalausi perbaikan tentu kami sangat setuju. Intinya demi kebaikan bersama,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek, Doding Rahmadi, mengatakan secara keseluruhan teman- teman di DPRD menerima aspirasi yang disampaikan.
“Aksi yang dilakukan oleh relawan SPPG, petani dan pelaku UMKM berjalan dengan baik. Ada tiga tuntutan yang disampaikan,” ungkapnya.
Pertama, program MBG tetap berlanjut dengan beberapa evaluasi demi kebaikan bersama. Termasuk mereka mendukung perbaikan secara bersama-sama.
Kedua, mendukung pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum BGN. Sedangkan yang ketiga, para petani berharap agar hasil pertaniannya bisa dijadikan bahan pada MBG. Sehingga bisa mendapatkan pundi-pundi penghasilan.
“Mereka setuju atas pemberantasan korupsi tersebut, karena menimbulkan kegaduhan dan keresahan masyarakat. Pun demikian juga mencoreng program unggulan pemerintah,” tandasnya.
Politisi senior PDIP itu menyampaikan, para petani berharap sangat agar produk lokal bisa bersaing dalam pemenuhan kebutuhan MBG.
Kemudian, lanjutnya dia, dari tiga tuntutan yanh disampaikan teman-teman di DPRD menyepakati dan siap untuk mendindaklanjuti ke pemerintah pusat. “Kita akan follow up tiga tuntutan tersebut ke pemerintah pusat. Tadi sudah kita tanda tangani kesepakatan,” tutupnya. (gus/ian).
