Jember, Kabarpas.com – Bupati Jember Muhammad Fawait menghadiri rapat paripurna DPRD Jember dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan Pemerintah Kabupaten Jember.
Dalam rapat tersebut, DPRD Jember membahas enam Raperda yang diajukan Pemkab Jember. Keenamnya yakni Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2025, perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Penyelenggaraan Jaringan Utilitas Terpadu, Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, Perumda Tirta Pandalungan, serta Perumda Perkebunan Kahyangan Jember.
Seluruh fraksi di DPRD Jember pada prinsipnya menyatakan setuju agar enam Raperda tersebut dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme dan tahapan pembahasan di alat kelengkapan dewan.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi NasDem menyoroti pentingnya perubahan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai upaya memperkuat fiskal daerah, meningkatkan pelayanan publik, serta menyesuaikan regulasi dengan perkembangan ekonomi dan kebijakan nasional.
NasDem mendorong sejumlah langkah, mulai dari optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), transformasi digital, keadilan dan kepastian hukum, adaptasi ekonomi digital, hingga penguatan pengawasan dan akuntabilitas.
Sementara Fraksi PKB menilai penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya Perumda Perkebunan Kahyangan Jember, menjadi hal penting. Perusahaan daerah tersebut diharapkan tidak hanya berorientasi bisnis, tetapi juga mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekaligus memberikan kontribusi terhadap PAD.
PKB menekankan agar pengelolaan Perumda Perkebunan Kahyangan tetap mengedepankan tata kelola perusahaan yang baik, profesionalisme, transparansi, serta akuntabilitas.
Sedangkan Fraksi PDI Perjuangan memberikan perhatian terhadap Raperda Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. Fraksi tersebut menyambut baik langkah Pemkab Jember memperkuat ketahanan pangan, mengingat Jember merupakan salah satu daerah lumbung pangan di Jawa Timur.
Menurut PDI Perjuangan, cadangan pangan daerah harus menjadi instrumen perlindungan masyarakat dari ancaman krisis pangan, bencana alam, gagal panen, hingga gejolak harga pangan. Penguatan tersebut juga harus berjalan seiring dengan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Sementara itu, Fraksi Gerindra menilai Raperda tentang Penyelenggaraan Jaringan Utilitas Terpadu memiliki nilai strategis dalam menjawab persoalan penataan infrastruktur perkotaan yang selama ini belum tertata secara maksimal.
Gerindra menilai penataan infrastruktur perkotaan merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah keberadaan kabel utilitas yang masih berseliweran sehingga mengganggu estetika kota sekaligus berpotensi mengurangi aspek keamanan.
Fraksi tersebut mendukung upaya Pemkab Jember dalam mewujudkan tata ruang yang tertib, aman, dan berkelanjutan melalui pengaturan jaringan utilitas secara komprehensif dan terpadu.
Usai rapat paripurna, Bupati Muhammad Fawait mengapresiasi pandangan fraksi-fraksi DPRD Jember. Menurutnya, sejumlah masukan yang disampaikan sejalan dengan arah kebijakan Pemkab Jember.
“Alhamdulillah tadi hasilnya bagus-bagus. Pandangan fraksi tadi bagus-bagus. Ada yang pertama terkait masalah optimalisasi pajak, dan komitmen Pemkab Jember tetap sama sampai hari ini, mungkin Jember adalah satu-satunya di Jawa Timur yang PAD-nya naik tapi tanpa harus menaikkan pajak maupun retribusi,” ujar Fawait.
Terkait sorotan fraksi mengenai Silpa dan perencanaan pembangunan, Fawait menyebut Pemkab Jember akan memperkuat proses perencanaan agar lebih tepat sasaran, termasuk melalui perluasan partisipasi masyarakat dalam Musrenbang.
Ia mencontohkan kegiatan Bunga Desaku yang menghadirkan berbagai elemen masyarakat sebagai salah satu cara menyerap aspirasi dalam penyusunan program.
“Intinya, apa yang disampaikan oleh fraksi-fraksi tadi adalah hal-hal yang bagus dan insyaallah akan kita adopsi di dalam P-APBD tahun 2026 maupun APBD tahun 2027,” ungkapnya.
Menanggapi pertanyaan terkait banyaknya Perda yang belum tentu langsung berjalan optimal, Fawait menilai persoalan utama bukan pada jumlah aturan, melainkan pada kebutuhan dan relevansi perda tersebut dengan kondisi masyarakat.
“Perda itu sebetulnya bukan masalah lemah atau tidaknya implementasi, tapi terkait masalah kebutuhan atau tidak. Enam Perda tadi saya pikir sangat urgen bagi Jember,” jelasnya.
Ia mencontohkan Perda terkait ketahanan pangan yang dinilai dapat disinergikan dengan program nasional seperti Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP) dan Makan Bergizi Gratis (MBG), sehingga implementasinya dapat berjalan lebih cepat.
Sementara terkait Raperda Perumda Tirta Pandalungan dan Perumda Perkebunan Kahyangan Jember, Fawait menyebut pemerintah daerah ingin melakukan pengembangan dan perluasan usaha.
“Kita tidak ingin meninggalkan apa yang dikerjakan hari ini, tapi ingin memperluas dan menambah hal baru yang tujuannya adalah optimalisasi pendapatan,” pungkasnya. (dan/ian).
