Surabaya, Kabarpas.com – DPRD Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Paripurna Istimewa dengan agenda mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81RI Tahun 2026 di Gedung DPRD Jatim, Jumat (14/8/2026). Rapat dibuka resmi oleh Ketua DPRD Jatim, M. Musyafak Rouf, tepat pukul 08.29 WIB.
Dalam sambutannya, Musyafak menekankan bahwa momentum peringatan kemerdekaan harus dimaknai sebagai pengingat amanat sejarah atas pengorbanan para pejuang bangsa. Menjelang usia ke-81 tahun Indonesia merdeka, arah pembangunan di daerah dituntut untuk terus berpihak pada kepentingan publik dan keadilan sosial.
“Peringatan ini menuntut komitmen moral kita bersama untuk memastikan bahwa arah pembangunan daerah terus mengabdi pada kepentingan publik. Memperkokoh persatuan serta menegakkan prinsip keadilan sosial bagi seluruh masyarakat,” tegas Musyafak.
Mengulas tema Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tahun ini, yakni Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, Musyafak memaparkan tiga pijakan utama yang harus diwujudkan bersama di tingkat daerah.
Ia menjelaskan, berdaulat menegaskan hak dan kemampuan penuh bangsa Indonesia untuk menentukan masa depannya sendiri tanpa ketergantungan pada pihak asing.
Sementara adil memastikan hasil pembangunan dan peningkatan kesejahteraan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat tanpa membedakan suku, agama, ras, gender, maupun status sosial.
“Dan makmur pada akhirnya merupakan muara dari kedaulatan dan keadilan, di mana masyarakat mencapai tingkat kesejahteraan lahir dan batin yang tinggi, berkelanjutan, serta terbebas dari kemiskinan dan kelaparan,” jelasnya.
Menurutnya, penghormatan sejati kepada para pahlawan tidak boleh berhenti pada seremoni semata, melainkan diwujudkan melalui kerja nyata yang berdampak langsung bagi rakyat. Dalam kerangka ini, Jawa Timur dengan kekuatan demografi terbesar kedua di Indonesia memiliki posisi vital sebagai pilar utama penopang ketahanan ekonomi nasional.
Suasana berbeda terlihat dalam Paripurna Istimewa kali ini. DPRD Jatim secara khusus menghadirkan para siswa-siswi SMA dari berbagai wilayah Jawa Timur di dalam ruang sidang utama. Musyafak menyebut kehadiran para pelajar ini sebagai simbol estafet kepemimpinan bangsa menjelang puncak Indonesia Emas 2045.
“Mengingat dalam satu hingga dua dekade mendatang, di pundak merekalah arah dan masa depan Indonesia akan ditentukan. Semoga kehadiran Adik-adik pada rapat paripurna istimewa ini dapat memantik semangat untuk tumbuh menjadi sosok pemimpin transformatif,” ungkapnya.
Sementara Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Deni Wicaksono, memberikan catatan kritis usai Rapat Paripurna Istimewa dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI.
Meski mengapresiasi paparan keberhasilan dan capaian angka yang disampaikan pemerintah pusat, Deni menekankan pentingnya pengawasan ketat dan evaluasi riil di lapangan, khususnya pada pelaksanaan program-program prioritas.
Salah satu poin utama yang menjadi perhatian serius Pimpinan DPRD Jatim adalah pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Deni mengingatkan bahwa besarnya alokasi anggaran program ini harus berbanding lurus dengan ketatnya pengawasan kualitas dan keamanan pangan.
Ia menyoroti kasus keracunan makanan yang sempat menimpa ratusan siswa SMP di Kabupaten Trenggalek, Jatim. “Anggaran MBG ini sangat besar. Kalau tidak dimaksimalkan dengan baik, ada potensi kerugian negara dan dampaknya langsung dirasakan oleh siswa,” ujar Deni.
Selain MBG, keberlanjutan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) juga tak luput dari sorotan. Deni meminta pemerintah tidak sekadar mengejar target kuantitas pembangunan fisik KDMP, tetapi juga memastikan efektivitas operasional serta profitabilitas yang dihasilkan.
Pengawasan ketat dinilai sangat krusial mengingat pembangunan KDMP memanfaatkan Dana Desa yang diangsur oleh pemerintah desa dalam jangka panjang.
“Perlu ada kalkulasi menyeluruh, berapa unit KDMP yang sudah benar-benar beroperasi dan berapa profit yang dihasilkan. Jangan sampai membebani keuangan desa, karena ini menggunakan Dana Desa yang diangsur selama enam tahun,” pungkasnya.
