Reporter: Rendy Fitria R
Editor: Ian Arieshandy
Jakarta, Kabarpas.com – Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Adriani Gantina, menyoroti sejumlah catatan penting dalam pelaksanaan ibadah haji pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VIII DPR RI dan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama RI.
Dalam forum yang digelar di Gedung DPR RI tersebut, Selly meminta Dirjen PHU Kemenag untuk melakukan evaluasi menyeluruh atas layanan jemaah haji tahun sebelumnya dan memastikan peningkatan kualitas pelayanan pada musim haji 2025 mendatang.
“Kami minta Kemenag lebih serius membenahi sejumlah persoalan yang dikeluhkan jemaah, mulai dari akomodasi, konsumsi, hingga transportasi di Arab Saudi. Jangan sampai permasalahan yang sama terus berulang tiap tahun,” tegas politisi Fraksi PDI Perjuangan itu.
Selly juga menekankan pentingnya transparansi dalam penggunaan anggaran haji serta keterbukaan informasi kepada masyarakat. Menurutnya, publik berhak tahu bagaimana dana haji dikelola dan dialokasikan.
“Kami ingin Kemenag lebih terbuka. Jangan sampai muncul ketidakpercayaan dari masyarakat akibat minimnya informasi terkait pengelolaan biaya haji,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Dirjen PHU Kemenag menyampaikan sejumlah rencana pembenahan, termasuk penambahan layanan kesehatan, perbaikan sistem manasik haji berbasis digital, serta kerja sama yang lebih erat dengan otoritas Arab Saudi.
Namun, Selly mengingatkan bahwa rencana tersebut harus benar-benar terimplementasi di lapangan, bukan sekadar wacana. “Yang kami inginkan adalah perubahan nyata. Karena menyangkut kenyamanan dan keselamatan jemaah haji kita,” terangnya.
RDP tersebut juga diwarnai sejumlah masukan dari anggota Komisi VIII lainnya, yang mayoritas meminta peningkatan kualitas pelayanan serta efisiensi dalam proses penyelenggaraan haji 2025. (ren/ian).
