Balikpapan, Kabarpas.com – Kantor Staf Presiden (KSP) memastikan tahap awal pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan infrastruktur pendukung di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, tidak akan terhambat oleh permasalahan sengketa lahan. KSP pun berkomitmen mengawal proses pembebasan lahan berjalan cepat dan efektif.
“Isu pembebasan lahan akan jadi prioritas dan kita akan fokus habis-habisan untuk debottlenecking permasalahan pembebasan lahan ini. Apapun yang menjadi masalah, akan kami selesaikan dan prosesnya harus cepat, selesai sebelum 16 Agustus 2024 tanpa melanggar hukum,” kata Deputi I KSP, Febry Calvin Tetelepta dalam rapat koordinasi bersama KemenPUPR, Pemda dan Balai terkait, Kamis (24/3/2022).
Menurut Febry, proses pembebasan lahan menjadi kunci yang menentukan percepatan pembangunan infrastruktur pendukung IKN. Partisipasi aktif dari pemerintah daerah pun menjadi penting dalam tahapan ini.
“Ada titik-titik permukiman masyarakat yang harus bergeser karena pembangunan jaringan air dan akses jalan IKN. Jadi harus ada pendekatan yang baik, jangan sampai masyarakat tergusur. Walaupun negara sudah menyiapkan anggaran penggantian lahan, namun apa artinya uang kalau masyarakat belum legowo,” lanjut Febry.
Sementara itu, saat ini pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sedang berfokus pada pembangunan Bendungan Sepaku Semoi dan intake Sungai Sepaku sebagai sumber daya air baku di kawasan IKN.
Nantinya, sumber air baku akan dipompa ke kawasan IKN melalui pipa yang terbentang sepanjang 8 km. Selain itu, akan dibangun danau atau embung di 19 lokasi di kawasan IKN untuk menampung kebutuhan air.
Selain penyediaan sumber air baku, pemerintah akan memulai pembangunan akses jalan tol dari pelabuhan IHM menuju kawasan IKN untuk mendukung distribusi logistik.
Perjalanan dari Bandara Sepinggan menuju kawasan IKN akan dipersingkat dengan membangun tol yang akan dimulai dari km 11 Tol Balikpapan-Samarinda.
“Kami akan adakan rapat per kluster dengan pihak Ditjen Bina Marga, Ditjen Sumber Daya Air (SDA) dan Ditjen Cipta Karya. Semua proses juga akan melibatkan Pemda, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan pihak aparat keamanan agar proses konstruksi berjalan cepat,” ungkap Febry. (dit/rit).
